Pemerintah Targetkan Pemerataan Investasi Di Luar Jawa

PEMERINTAH terus berupaya melakukan pemerataan investasi secara nasional dengan memprioritaskan investasi di luar Jawa. Pemerintah menargetkan investasi senilai 1.419 triliun pada akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Kabinet Kerja Jilid II 2024 mendatang. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengendalian Badan Koordinator
Penanaman Modal (BKPM) Farah Ratnadewi Indriyani, Selasa (4/9), pada acara Sosialisasi Pedoman Kerja BKPM dengan Polri di Banjarmasin mengatakan saat ini masih terjadi kesenjangan investasi antara Pulau Jawa  dan Luar Jawa.

"Pemerintah menargetkan terjadinya pemerataan bidang investasi ini yang pada akhirnya akan berkontribusi bagi pemerataan pembangunan di Indonesia," tuturnya.

Komposisi investasi masih terfokus di Pulau Jawa sebesar 55% sedangkan luar Jawa meliputi Sumatera, Kalimantan dan kawasan timur baru 45%. Farah menambahkan selain upaya menarik investasi tidak kalah penting adalah bagaimana mempertahankan investasi yang sudah ada jangan sampai lari ke negara lain.

Untuk itu dibutuhkan regulasi mengenai jaminan keamanan dan kepastian hukum agar iklim investasi sehat. Sejak 2016 BKPM telah menandatangani nota kesepahaman dengan Mabes Polri tentang jaminan keamanan dan penegakan hukum bagi dunia usaha untuk mendukung kegiatan investasi di Indonesia.

Secara umum iklim investasi di Indonesia cukup baik meski masih ditemui berbagai kendala regulasi, perizinan, tumpang tindih lahan yang mempengaruhi iklim investasi. Indonesia berada pada urutan 73 kemudahan berusaha di dunia.

"Pemerintah menargetkan peringkat Indonesia naik jadi peringkat 40 dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya.

Pada 2019 ini pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp792 triliun dan hingga Juli 2019 sudah terealisasi sebesar Rp395,6 triliun atau 49,9%. Pada 2018 dari target Rp721 triliun, realisasi investasi mencapai hampir Rp700 triliun atau 94%. Untuk Kalimantan nilai investasi yang masuk Rp42,3 triliun. Pemerintah juga menargetkan investasi senilai Rp1.419 triliun pada akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo- Ma'ruf Amin dan Kabinet Kerja Jilid II mendatang. Pemerintah meyakini iklim investasi Indonesia akan semakin membaik.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kalsel, Gusti Syahyar mengatakan iklim investasi di Kalsel cukup yang dapat dilihat dari nilai investasi terus meningkat. Namun diakuinya Kalsel baru menempati urutan ke 15 investasi di Tanah Air, dengan sektor pertambangan, mineral, logam, kelistrikan, makanan, perkebunan dan peternakan menjadi sektor utama investasi.

"Ada beberapa proyek strategis nasional yang diharapkan mampu menjadi pintu masuknya investasi lainnya di Kalsel seperti proyek pengembangan bandara Syamsudin Noor, bendungan di Kabupaten Tapin serta kawasan industri Jorong dan Batulicin," ungkapnya.

baca juga: Harga Cabai dan Bawang di Aceh Turun

Pada periode 2015-2019 nilai investasi yang masuk ke Kalsel sebesar Rp25,3 triliun dan beberapa di antaranya adalah proyek strategis nasional. Acara sosialisasi Pedoman Kerja BKPM dengan Polri di Banjarmasin juga dihadiri perwakilan Mabes Polri. (OL-3)