Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan semua pelayanan publik di kantor pemerintahan di Papua berjalan normal. Pihaknya juga terus memantau perkembangan kondisi di Papua, melalui tim khusus dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.
"Kami, tim otda kami, terus memonitor pemda setempat. Semua jalan terus, tidak ada masalah. Kalau pelayanan masyarakat semua jalan terus, clear," kata Mendagri usai mengikuti rapat internal tentang RUU Pertanahan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (29/8).
Baca juga: Capim KPK Harus Tegas dan Serius Basmi Korupsi di Indonesia
Terkait aksi penyampaian pendapat, Mendagri mengimbau kepada seluruh masyarakat di Papua untuk melaksanakan dengan tertib dan tidak provokatif hingga berujung pada pengibaran bendera selain Merah-Putih.
"Soal (penyampaian) aspirasi, asal tidak anarkis, tidak mengibarkan bendera, silakan saja. Kita dengarkan, tapi jangan terus bicara yang menyimpang dari pokok masalah," tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan laporan Antara di Papua, aksi demonstrasi menolak rasisme berimbas pada pembakaran Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja, Distrik Abepura, Kamis.
Aksi massa juga terjadi di Kawasan Expo, Wamena, Jayapura, dimana polisi sempat melemparkan tembakan gas air mata karena peserta aksi tidak terkendali. Demonstrasi juga menyebabkan sejumlah pusat perbelanjaan dan perkantoran di Distrik Abepura tutup sejak Kamis pagi, antara lain Saga dan Mega Abepura, Kantor Distrik Abepura, BPS Kota Jayapura serta Kanwil Kantor Pos Maluku dan Papua.
Sedikitnya 1.000 massa diperkirakan menduduki kawasan Lampu Merah Abepura. Beberapa di antaranya ada yang membawa bendera motif bintang hitam berlatar merah. (Ant/OL-6)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved