Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan semua pelayanan publik di kantor pemerintahan di Papua berjalan normal. Pihaknya juga terus memantau perkembangan kondisi di Papua, melalui tim khusus dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.
"Kami, tim otda kami, terus memonitor pemda setempat. Semua jalan terus, tidak ada masalah. Kalau pelayanan masyarakat semua jalan terus, clear," kata Mendagri usai mengikuti rapat internal tentang RUU Pertanahan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (29/8).
Baca juga: Capim KPK Harus Tegas dan Serius Basmi Korupsi di Indonesia
Terkait aksi penyampaian pendapat, Mendagri mengimbau kepada seluruh masyarakat di Papua untuk melaksanakan dengan tertib dan tidak provokatif hingga berujung pada pengibaran bendera selain Merah-Putih.
"Soal (penyampaian) aspirasi, asal tidak anarkis, tidak mengibarkan bendera, silakan saja. Kita dengarkan, tapi jangan terus bicara yang menyimpang dari pokok masalah," tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan laporan Antara di Papua, aksi demonstrasi menolak rasisme berimbas pada pembakaran Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja, Distrik Abepura, Kamis.
Aksi massa juga terjadi di Kawasan Expo, Wamena, Jayapura, dimana polisi sempat melemparkan tembakan gas air mata karena peserta aksi tidak terkendali. Demonstrasi juga menyebabkan sejumlah pusat perbelanjaan dan perkantoran di Distrik Abepura tutup sejak Kamis pagi, antara lain Saga dan Mega Abepura, Kantor Distrik Abepura, BPS Kota Jayapura serta Kanwil Kantor Pos Maluku dan Papua.
Sedikitnya 1.000 massa diperkirakan menduduki kawasan Lampu Merah Abepura. Beberapa di antaranya ada yang membawa bendera motif bintang hitam berlatar merah. (Ant/OL-6)
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved