Pemkab Klaten Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan RSUD Bagas Waras dijadikan sebagai percontohan.

Pencanangan zona integritas di Taman Lampion, Rabu (7/8), ditandai dengan penandatanganan komitmen di atas kain banner dan pelepasan burung merpati oleh Bupati Sri Mulyani.

Acara tersebut dihadiri Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Klaten Purwanto AC, Kepala BPKP Wilayah Yogyakarta Slamet Tulus Wahyana, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Siti Farida.

Dalam sambutannya Bupati Sri Mulyani mengatakan bahwa dengan dicanangkannya Klaten Zona Integritas, pelayanan publik harus ditingkatkan secara profesional, cepat, tepat, dan bebas korupsi.

''Terkait perizinan yang masih menjadi ranah kewenangan bupati, saya perintahkan DPMPTSP untuk dilimpahkan ke OPD (organisasi perangkat daerah) dan disusun peraturan bupatinya,'' imbuhnya.

Bupati Sri Mulyani menargetkan, Klaten tahun depan harus bisa mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualiaan (WTP) dari BPK dalam laporan keuangan, termasuk Klaten Adipura.

Plt Kepala Inspektorat Purwanto AC meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjunjung pakta Klaten Zona Integritas, sebagai bagian reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. (JS/OL-10)