Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, berhasil mereduksi dan menuntaskan kawasan kumuh seluas 310,38 ha sejak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) digulirkan 2015.
"Sesuai dengan data yang ada, luas kawasan kumuh Kota Malang sebesar 608,6 ha atau 5,53% dari luas Kota Malang mencapai 11.606 ha," tegas Wali Kota Malang Sutiaji, Selasa (6/8).
Dengan begitu kawasan kumuh yang tersisa mencapai 298,22 ha pada akhir 2018 tersebut akan diselesaikan secepatnya sehingga Kota Malang tanpa kumuh.
"Ini yang akan kita upayakan bisa tuntas hingga akhir 2020," kata Sutiaji usai menerima laporan Tim Koordinator Kotaku Kota Malang.
Ia menjelaskan berbagai upaya sudah dilakukan dan hasilnya menunjukkan progres yang positif. "Saya minta untuk dipush agar Kota Malang zero kawasan kumuh di 2020," imbuhnya.
Sementara Koordinator Kota Program Kotaku Arief Prasetya mengungkapkan progres pengurangan kawasan kumuh sejak 2015 mampu menuntaskan seluas 71,49 ha. Adapun selama 2016 berkurang lagi seluas 17,08 ha dan tahun 2017 sampai 2018 secara maksimal mampu berkurang seluas 221,81 ha.
Arief menjelaskan dari luasan kawasan kumuh mencapai 608,6 ha di awal program, bentangannya tersebar pada 29 kelurahan yang ada di Kota Malang.
"Bentangan itu meliputi tiga karakter lokasi yang menjadi kawasan kumuh, yaitu permukiman kumuh sempadan sungai, permukiman kumuh sempadan rel dan permukiman kumuh pusat kota," tuturnya.
Semua itu mampu diselesaikan dengan menerapkan tiga bidang garapan meliputi peningkatan kualitas permukaan jalan lingkungan, peningkatan kualitas konstruksi drainase serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah.
Tim Kotaku Kota Malang mendapatkan gelontoran dana Rp10 miliar selama dua tahun, yaitu masing-masing Rp5 miliar pada 2015 dan 2016, dan sebesar Rp4,7 miliar pada 2017. Namun, anggaran meningkat pada 2018 sebesar Rp25,250 miliar dan pada 2019 ini mendapat dana Rp14,5 miliar. (BN/OL-10)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved