Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MUSIM kemarau 2019 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember belum menerima laporan terkait dampak kekeringan. Hal tersebut diungkapan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Heru Widagdo, Jumat (2/8).
Kepada Media Indonesia, Heru mengungkapkan wilayah kerjanya masih terbilang aman. Namun, ia juga mewaspadai karena di wilayah Jember ada lima kecamatan dari 31 kecamatan yang diantisipasi akan mengalami dampak kekeringan,
"Sampai detik ini, wilayah Jember masih aman. Dan kami juga belum menerima laporan, Namun kami tetap mewaspadai," ungkap Heru.
Menurut Heru, lima kecamatan yang diwaspadai akan mengalami dampak kekeringan tersebut yakni Kecamatan Silo, Pakusari, Sumberjambe, Arjasa, dan Patrang
Baca juga: Kebakaran Lahan Kian Meluas, Pembakar Lahan Ditangkap
Namun, di antara lima kecamatan tersebut ada satu kecamatan yang perlu diantisipasi yaitu Kecamatan Sumberjambe. Karena, di wilayah kecamatan itu, pada 2018, pernah terjadi dampak kekeringan.
BPBD Jember, dalam musim kemarau sekarang, sudah melakukan antisipasi yakni dengan melakukan koirdinasi intensif ke desa yang berpotensi kekeringan.
"Kami sudah menyiapkan anggaran. Apalagi kami juga dapat CSR dari perusahaan air minum. Jadi jika sewaktu-waktu ada desa yang terdampak kami sudah siap," terang Heru.
BPBD Jember juga mengimbau segenap masyarakat, jika memang terjadi kekeringan untuk segera cepat melapor agar BPBD segera melakukan tindakan, yakni dengan pengiriman air ke wilayah tersebut.
Sementara itu, di wilayah Kecamatan Pakusari, masyarakat belum merasakan dampak kekeringan.
Salah satu warga, Irfan, 23, mengaku jika terjadi dampak kekeringan biasanya banyak warga yang mandi di aliran sungai,
"Masih belum terasa, biasanya jika musim kemarau tiba warga di sini banyak yang mandi di sungai," tutup Irfan yang juga merupakan mahasiswa di Jember. (OL-2)
KPK juga terus meminta media untuk memberitakan kasus korupsi, agar pejabat takut apabila ingin memakan uang rakyat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro.
Keberkahan Jawa Timur akan terwujud apabila seluruh masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Selain fokus pada kemacetan, faktor keselamatan pengemudi juga menjadi prioritas.
Pemasangan EWS yang berlangsung selama sepekan terakhir ini dilakukan berkolaborasi dengan tim BPBD setempat.
Gubernur Khofifah menyatakan MoU ini menjadi fondasi penting dalam penerapan pidana kerja sosial yang manusiawi, produktif, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved