Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
GUBERNUR se-Sumatra menyatakan dukungan terhadap Lampung untuk menjadi Ibu Kota Negara. Dukungan tersebut tertuang dalam Piagam Memorandum of Rafflesia yang ditandatangani 10 gubernur se-Sumatra.
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, di kantornya, Rabu (10/7), mengatakan, dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatra yang digelar di Hotel Grage, Bengkulu, Selasa (9/7) kemarin, dirinya memaparkan keunggulan Lampung jika dibandingkan dengan kandidat ibu kota lainnya sekaligus meminta dukungan untuk menjadikannya sebagai Ibu Kota Negara.
"Alhamdulillah apa yang saya paparkan didukung penuh oleh forum gubernur dan dituangkan dalam Piagam Rafflesia, poin ke-8 disebutkan mengusulkan Lampung sebagai alternatif untuk dikaji menjadi Ibu Kota Negara dalam rangka mengakselarasi pembangunan Sumatra dan nasional," katanya.
Menurut Arinal, Sumatra harus mengambil peran dalam mendukung pembangunan nasional. Lampung sebagai Ibu Kota Negara akan menjadi kekuatan baru bagi Sumatra dan memberikan multiplier effect bagi provinsi lain di Sumatra.
"Saat ini telah terbangun dan akan terus dilanjutkanpembangunan Jalan Tol TransSumatra dari Lampung di ujung selatan sampai Aceh di ujung utara. Kota-kota di Sumatra juga telah terkoneksi dengan layanan penerbangan. Sehingga Sumatra sudah lebih siap untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional," kata Arinal.
Selain itu, lanjut Arinal, kontribusi Sumatra terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional cukup signifikan yaitu di atas 21%. Karena itu, provinsi di wilayah Sumatra harus memperkuat sinergi untuk berkontribusi lebih besar lagi dengan potensi yang dimiliki masing-masing.
Arinal mengungkapkan sedikitnya enam fakta pendukung yang membuat Lampung cocok sebagai Ibu Kota Negara ketimbang kandidat lain seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Pertama, dari sisi geografis Lampung sangat strategis dan ideal bagi sebuah ibu kota, terlebih-lebih dengan dukungan pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda yang telah ditetapkan dalam RTRWN.
Baca juga: Basarnas Evakuasi Bocah 3 Tahun Masuk Lubang Paku Bumi
Dari sisi demografis, penduduk Provinsi Lampung saat ini sekitar 9,5 juta jiwa yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di luar Jawa. Penduduk yang cukup besar ini menjadi potensi tenaga kerja sebagai pendukung, baik pada masa pengembangan maupun pada saat beroperasinya ibu kota.
"Ketiga, Lampung memiliki lahan yang cukup. Lagi pula, biaya konstruksi di Lampung pasti lebih murah, karena Lampung kaya akan potensi alam," ujar Arinal.
Keempat, dalam tinjauan ideologi, masyarakat Lampung secara sosiokultural telah mewakili keragaman etnis Nusantara, dan masyarakat Lampung telah terbukti sangat terbuka dengan perubahan-perubahan dan pembaharuan.
Kelima, dari sisi pertahanan dan keamanan, pusat-pusat pertahanan tidak terlampau jauh dari Provinsi Lampung untuk menopang manakala terjadi hal-hal yang diperlukan, seperti pusat pertahanan Armabar di Jakarta dapat direlokasi ke Lampung.
"Di Lampung ada Batalyon Infanteri 7/Marinir yang bermarkas di Piabung, Kabupaten Pesawaran. Bahkan Kementerian Pertahanan sedang menyusun perencanaan untuk pemindahan industri strategis pertahanan yaitu PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia ke Lampung," ujarnya.
Keenam, Lampung dapat dijadikan pusat pendidikan. Terdapat universitas besar, yaitu Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatra, Universitas Islam Negeri Raden Inten, dan universitas swasta lainnya.
"Saat ini sekitar 35% mahasiswa PTN di Lampung berasal dari luar provinsi, antara lain Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan provinsi di Sumatra. Hal ini menunjukkan Lampung sudah menjadi center of excellence (pusat pendidikan)," pungkasnya. (OL-1)
Dari sudut pandang demografi , khususnya dari efek mobilitas penduduk dan tekanan kepadatan penduduk terhadap penyediaan layanan publik di perkotaan dan terhadap daya dukung lingkungan.
hal yang menjadi pertimbangan ialah biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibukota tidaklah sedikit.
Pengumuman pemindahan ibu kota akan diumumkan Presiden Jokowi dalam waktu dekat
Pengembangan wilayah metropolitan dengan format kerja sama dianggap tepat dan jaringannya sudah tidak terhalang oleh wilayah administrasi
“Yang tadi sempat kita diskusikan adalah hasil pertemuan terakhir, hari Selasa yang lalu di kantor Bapak Wakil Presiden yang membahas tentang program urban regeneration."
Alasannya, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan ibu kota yang baru ialah di Kalimantan Timur tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara
Pendatang baru diberikan kesempatan untuk tinggal di Jakarta dari 14 Juni hingga 25 Juni. Setelah itu akan didata apakah akan tinggal seterusnya di Jakarta atau hanya sekadar berkunjung.
Ada rencana Bappenas untuk melakukan tukar guling gedung milik pemerintah kepada pihak swasta guna mendapat dana tambahan pemindahan ibu kota.
Beberapa masalah akan tetap berada di Jakarta di antaranya urbanisasi, isu kriminalitas, polusi udara, dan transportasi.
Peringatan dini tersebut berdampak pada sejumlah daerah yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan pada sore hari
"Keunggulan konsep yang baru ini adalah akan munculnya pusat-pusat kegiatan baru, seperti di Cikarang, Cibitung."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved