Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
GUBERNUR se-Sumatra menyatakan dukungan terhadap Lampung untuk menjadi Ibu Kota Negara. Dukungan tersebut tertuang dalam Piagam Memorandum of Rafflesia yang ditandatangani 10 gubernur se-Sumatra.
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, di kantornya, Rabu (10/7), mengatakan, dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatra yang digelar di Hotel Grage, Bengkulu, Selasa (9/7) kemarin, dirinya memaparkan keunggulan Lampung jika dibandingkan dengan kandidat ibu kota lainnya sekaligus meminta dukungan untuk menjadikannya sebagai Ibu Kota Negara.
"Alhamdulillah apa yang saya paparkan didukung penuh oleh forum gubernur dan dituangkan dalam Piagam Rafflesia, poin ke-8 disebutkan mengusulkan Lampung sebagai alternatif untuk dikaji menjadi Ibu Kota Negara dalam rangka mengakselarasi pembangunan Sumatra dan nasional," katanya.
Menurut Arinal, Sumatra harus mengambil peran dalam mendukung pembangunan nasional. Lampung sebagai Ibu Kota Negara akan menjadi kekuatan baru bagi Sumatra dan memberikan multiplier effect bagi provinsi lain di Sumatra.
"Saat ini telah terbangun dan akan terus dilanjutkanpembangunan Jalan Tol TransSumatra dari Lampung di ujung selatan sampai Aceh di ujung utara. Kota-kota di Sumatra juga telah terkoneksi dengan layanan penerbangan. Sehingga Sumatra sudah lebih siap untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional," kata Arinal.
Selain itu, lanjut Arinal, kontribusi Sumatra terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional cukup signifikan yaitu di atas 21%. Karena itu, provinsi di wilayah Sumatra harus memperkuat sinergi untuk berkontribusi lebih besar lagi dengan potensi yang dimiliki masing-masing.
Arinal mengungkapkan sedikitnya enam fakta pendukung yang membuat Lampung cocok sebagai Ibu Kota Negara ketimbang kandidat lain seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Pertama, dari sisi geografis Lampung sangat strategis dan ideal bagi sebuah ibu kota, terlebih-lebih dengan dukungan pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda yang telah ditetapkan dalam RTRWN.
Baca juga: Basarnas Evakuasi Bocah 3 Tahun Masuk Lubang Paku Bumi
Dari sisi demografis, penduduk Provinsi Lampung saat ini sekitar 9,5 juta jiwa yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di luar Jawa. Penduduk yang cukup besar ini menjadi potensi tenaga kerja sebagai pendukung, baik pada masa pengembangan maupun pada saat beroperasinya ibu kota.
"Ketiga, Lampung memiliki lahan yang cukup. Lagi pula, biaya konstruksi di Lampung pasti lebih murah, karena Lampung kaya akan potensi alam," ujar Arinal.
Keempat, dalam tinjauan ideologi, masyarakat Lampung secara sosiokultural telah mewakili keragaman etnis Nusantara, dan masyarakat Lampung telah terbukti sangat terbuka dengan perubahan-perubahan dan pembaharuan.
Kelima, dari sisi pertahanan dan keamanan, pusat-pusat pertahanan tidak terlampau jauh dari Provinsi Lampung untuk menopang manakala terjadi hal-hal yang diperlukan, seperti pusat pertahanan Armabar di Jakarta dapat direlokasi ke Lampung.
"Di Lampung ada Batalyon Infanteri 7/Marinir yang bermarkas di Piabung, Kabupaten Pesawaran. Bahkan Kementerian Pertahanan sedang menyusun perencanaan untuk pemindahan industri strategis pertahanan yaitu PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia ke Lampung," ujarnya.
Keenam, Lampung dapat dijadikan pusat pendidikan. Terdapat universitas besar, yaitu Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatra, Universitas Islam Negeri Raden Inten, dan universitas swasta lainnya.
"Saat ini sekitar 35% mahasiswa PTN di Lampung berasal dari luar provinsi, antara lain Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan provinsi di Sumatra. Hal ini menunjukkan Lampung sudah menjadi center of excellence (pusat pendidikan)," pungkasnya. (OL-1)
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.
Politisi Partai Golkar yang juga Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, secara de facto, Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini sudah bisa digunakan sebagai ibu kota baru.
Sampai dengan 2024, Indonesia secara resmi memiliki 38 provinsi, termasuk hasil pemekaran terbaru dari wilayah Papua.
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved