Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MUSIM kemarau di Sumatra Selatan sangat rentan dengan terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengintruksikan para kepala daerah untuk aktif dan mewaspadai terjadinya bencana alam termasuk karhutla tersebut.
"Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan akan berupaya sekuat tenaga dalam memfasilitasi penanggulangan bencana termasuk karhutla. Demikian juga dengan masyarakat, kita minta kerja samanya dalam mengatasi karhutla ini. Karena dalam menyelesaikan masalah ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja," kata Wakil Gubernur Sumsel,
Mawardi Yahya, Rabu (10/7).
Sejauh ini, kata dia, pihaknya sudah mencoba untuk melakukan langkah persuasif pada masyarakat agar saat membuka lahan tidak dengan cara dibakar. Pihaknya pun telah mengintruksikan para kepala daerah untuk aktif dan mewaspadai terjadinya karhutla.
Mawardi menambahkan bupati/walikota di Sumsel bisa menindaklanjuti instruksi tersebut kepada jajaran masing-masing di wilayah kecamatan hingga desa dan kelurahan.
"Petugas yang ada di lapangan harus aktif dalam memantau dan meberikan informasi secara berjenjang jika terjadi bencana. Ini kita lakukan tidak lain agar cepat dalam melakukan penanggulangan, antisipasi dan menekan terjadinya banyak korban," kata Mawardi.
Luas lahan di Provinsi Sumsel yang rawab terbakar seluas 8.370. 281 hektare. Terdiri dari kawasan hutan 3.478.468 hektar, perkebunan 1.800.000 hektar, pertanian 752.000 hektar, lahan lain 1.564.320 hektar dan lahan gambut 1.483.862 hektar. Lokasinya ada di sembilan kabupaten dan satu kota, yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Palembang.
baca juga: Harga Jeruk Banyuwangi Anjlok
Kepala BPBD Provinsi Sumsel, Iriansyah mengatakan pihaknya menambah petugas untuk melakukan pengawasan hutan dan lahan yang rawan terbakar pada musim kemarau ini.
"Untuk memaksimalkan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pada tahun ini dilakukan penambahan 1.500 petugas dari BPBD Kabupaten/Kota dan TNI/Polri," kata Iriansyah.
Selain menambah petugas, BPBD Sumsel juga berupaya mengaktifkan kembali 756 Posko Karhutla yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi karhutla pada tahun lalu. (OL-3)
Vegetasi di lokasi berupa tanah mineral dengan semak belukar kering, sehingga mudah terbakar.
MANGGALA Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatra, Ditjen Gakkumhut melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatra
Tim gabungan Polda Kalbar, BPBD Kubu Raya, dan pemadam swasta memadamkan karhutla seluas empat hektare yang berlangsung lima hari di radius 1–2 kilometer dari Bandara Supadio.
Pemerintah kini mengedepankan perubahan paradigma pengendalian karhutla dengan fokus utama pada pencegahan sebagai langkah antisipatif.
Studi terbaru Cedars-Sinai mengungkap lonjakan drastis serangan jantung dan gangguan paru pasca-kebakaran hutan LA Januari 2025.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau akan mengakhiri masa status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada 30 November 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved