KPK Periksa Kekayaan Pejabat Jawa Timur

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecek seluruh kekayaan milik 37 kepala daerah di Jawa Timur (Jatim). Pengecekan dilakukan di Kantor Gubernur Jatim.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai, membenarkan kedatangan KPK ke Kantor Gubernur Jatim. Namun, lanjutnya, KPK hanya meminjam tempat untuk melakukan pemeriksaan atas harta milik kepala daerah di wilayah Jatim.

"Ya, betul. KPK hanya pinjam tempat untuk memudahkan proses pemeriksaan. Kami siapkan satu ruangan di pemprov," kataAries, kemarin.

Dalam pemeriksaan itu, sejumlah kepala daerah dan pejabat daerah dipanggil untuk bertatap muka dengan petugas KPK di Ruang Brawijaya, Kantor Gubernur Jatim. Salah satu kepala daerah yang hadir ialah Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni.

Selain Ipong, pejabat lainnya yang dipanggil KPK ialah Bupati Lumajang Thoriqul Haq , Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Sekda Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi, Kepala Dinas (Kadis) PU SDA Kabupaten Sumenep Eri Susanto, Kadis Pendidikan Kabupaten Sumenep A Shadik, dan Kadis Pendidikan Kabupaten Ponorogo Tutut Erliena.

Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB. Satu per satu pejabat tersebut memasuki ruangan untuk diperiksa. "Pemprov tidak ikut campur dan sepenuhnya kewenangan KPK," terangnya.

Menurut rencana, proses pemeriksaan akan berlangsung selama lima hari ke depan. KPK akan membagi pemanggilan terhadap sejumlah pejabat. Kemarin, tujuh pejabat yang dipanggil. Hari ini, sembilan orang lainnya dipanggil.

Belum tuntas

Terpisah, Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) mendorong penuntasan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pasalnya, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Bupati Bandung Barat Abubakar oleh KPK beberapa waktu lalu dianggap belum tuntas karena masih ada pejabat yang hingga kini lolos dari jerat hukum.

"Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, kasus korupsi Abubakar banyak melibatkan para pejabat dan mereka masih aktif di Pemkab Bandung Barat," kata Ketua GNPK-RI, Muhammad Basri Budi Utomo, kemarin.

Dia melanjutkan, sebagai lembaga yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK memiliki banyak keterbatasan dalam menindaklanjuti laporan-laporan dugaan korupsi di seluruh Indonesia.

Meski begitu, sambung dia, OTT terhadap Abubakar yang dalam fakta hukumnya banyak menyebutkan nama-nama pejabat dan jajaran yang ikut terlibat tidak berarti kasus itu berhenti begitu saja.

"GNPK-RI memiliki format akurat sehingga KPK akan bisa melanjutkan penindakan, terlebih karena ada desakan dari masyarakat," urainya.

Basri menambahkan, GNPK-RI memiliki akses untuk bertemu dan memberikan dorongan kepada KPK guna menuntaskan kasus korupsi. Karena itu, dia optimistis kasus korupsi yang banyak terjadi di daerah, termasuk di Bandung Barat, dapat ditindaklanjuti.

"Mudah-mudahan bisa tuntas (masalah korupsi) di Bandung Barat ini. Hal itu harus segera dibersihkan karena sangat merugikan masyarakat dan masa depan," tandasnya.

Sebelumnya, mantan Bupati Ban-dung Barat Abubakar bersama tiga pejabat setingkat kepala dinas ditangkap KPK pada 10 April 2018. Dalam fakta persidangan, terungkap Abubakar juga meminta setoran kepada 14 kepala dinas lainnya di lingkungan Pemkab Bandung Barat untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah, sebagai Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Abubakar lantas divonis 5,5 tahun penjara oleh majelis hakim di PN Bandung. (DG/N-3)