Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menegaskan tidak mengatur pemisahan gender di kawasan Pantai Santen. Adapun papan petunjuk yang mengatur pemisahan pria dan wanita di Pantai Santen hanyalah trik pemasaran di saat kehadiran Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud di Indonesia.
"Saya rasa harus diluruskan. Karena tidak pernah ada kebijakan dari Pemda Banyuwangi yang mengatur masalah pemisahan pria dan wanita di Pantai Santen. Tidak pernah ada peraturan mengenai hal itu," kata Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi Bramuda di Banyuwangi, Sabtu (6/7).
Ia menambahkan, tidak pernah ada sosialisasi mengenai Pantai Santen yang menjadi syariah. Apalagi, memisahkan antara pengunjung pria dan perempuan. Tidak ada grand design yang menuju ke arah sana.
"Tidak ada sign atau papan petunjuk yang mengatakan pemisahan antara pria dan perempuan di Pantai Santen. Kita tidak membuat hal-hal seperti itu. Tulisan yang dimuat di media sosial itu sudah lama diganti dan kami turunkan," paparnya.
Baca juga: Ratusan Perempuan Banyuwangi Berkebaya Gowes Sepeda
Dia mengakui, tulisan yang sempat viral di media sosial (medsos) adalah upaya menarik perhatian rombongan Raja Salman yang sempat berlibur ke Bali.
"Sebagai daerah yang dekat dengan Bali tentu kita berharap Banyuwangi ikut dilirik saat Raja Salman berkunjung ke sana. Inisiatif kita adalah memasarkan dan mencuri perhatian dengan Pantai Santen. Bukan menjadikan pentai ini syariah," katanya.
Setelah itu, sambung dia, pemkab menyerahkan kembali pengelolaan Pantai Santen ke pemilik pantai, yakni Kodim. Pemda juga tidak mengeluarkan peraturan apapun terkait dengan pantai itu. Tidak ada peraturan soal pemisahan.
"Itu hanyalah trik marketing saat Raja Salman datang ke Bali. Dan sudah dicopot sejak tahun lalu. Makanya kalau kemudian papan itu dipermasalahkan sekarang, rasanya sudah tertinggal. Dan itu akibat tidak pernah ada konfirmasi," pungkasnya. (X-15)
Bosan dengan Bali? Temukan 7 destinasi WFA terbaik di Indonesia tahun 2026. Panduan lengkap infrastruktur internet, biaya hidup, dan komunitas digital nomad.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta SPPG membuat perjanjian tertulis dengan sekolah penerima manfaat terkait batas waktu konsumsi Makan Bergizi Gratis.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG dilarang memaksa sekolah menerima Makan Bergizi Gratis. Program MBG bersifat sukarela dan menyasar yang paling membutuhkan.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG wajib rutin ke sekolah penerima MBG agar data valid dan kasus sekolah kosong seperti di Madura tak terulang.
Wakil Ketua Umum MUI Banyuwangi, Sunandi Zubaidi, mengecam aksi biduan seksi yang berjoget erotis di panggung peringatan Isra Mikraj.
IDE.IND 2025 diikuti sejumlah jenama dari berbagai daerah yang telah mengikuti kegiatan akselerasi, pelatihan dan pendampingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved