Konflik Agraria di Era Jokowi Menurun

PRAKTISI hukum Husdi Herman mengkritik tajam hukum pertanahan di Indonesia hingga saat ini masih tumpang tindih. Namun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, tumpang tindih masalah pertanahan terus menurun. Husdi Herman yang biasa menangani kasus hukum pertanahan mengatakan bahwa program nasional sertifikat pertanahan secara gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah, mampu meminimalisir persoalan agraria di Indonesia.

"Bukan saya membanggakan Jokowi, tetapi tindakan Jokowi sangat peduli terhadap pertahanan Indonesia. Terutama pemetaan pertanahan seluruh Indonesia saat ini sudah dilakukan secara menyeluruh," ujar Husdi saat ditemui di Kerobokan, Bali, Kamis (4/7).

Dia menyebutkan Prona sertifikat gratis ini pada tahap pertama ditargetkan 5 juta sertifikat. Kemudian tahap kedua 7,5 juta sertfikat gratis, dan tahap ketiga 12 juta sertifikat gratis. Tahap berikutnya akan langsung 20 juta sertifikat gratis.

Menurutnya, Jokowi telah menunjukan kepedulian akan peta pertanahan Indonesia secara lebih serius sepanjang sejarah presiden di Indonesia. Di era pemerintahan Jokowi, konflik agraria terus menurun baik secara kualitas maupun kuantitas. Peta pertanahan Indonesia menjadi jelas dan terang benderang. Kepemilikan tanah yang selama ini menjadi konflik terus diminimalisir.

baca juga: Pariwisata Banyuwangi Semakin Diminati

"Memang di sana-sini masih ada banyak kendala dan tantangan, masih ada yang belum tuntas. Namun secara umum, dalam koridor tata hukum agraria, Jokowi telah menunjukan kepeduliannya yang sangat tinggi yang membuat tanah di Indonesia menjadi terang dan jelas," ujarnya. (OL-3)