Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Bali Wayan Koster terus mempertegas instruksi larangan mengampanyekan cukup dua anak. Kali ini, hal itu dia ungkapkan dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Provinsi Bali di Buleleng, Jumat (28/6).
Koster mengatakan, pengantin baru di Bali perlu memiliki empat anak. Permintaan itu disampaikan karena makin langkanya pemilik nama Nyoman dan Ketut di tengah meningkatnya kesejahteraan ekonomi serta pendapatan per kapita Bali.
Koster mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Ia meminta agar tradisi konsep keluarga berencana (KB) krama Bali warisan leluhur tidak punah.
"Ini saya sampaikan melihat kondisi terkini di Bali, di mana anak yang menyandang nama Nyoman atau Komang (sebutan anak ketiga) sudah langka, apalagi Ketut (sebutan untuk anak keempat)," ujar Koster.
Baca juga: Pertahankan Nyoman dan Ketut, KB di Bali Sarankan Empat Anak
Koster juga melanjutkan, pihaknya sudah melakukan survei di Bali yang berdasarkan kepada Kartu Keluarga (KK) yang hasilnya menunjukkan populasi anak ketiga sampai keempat alias penyandang nama Nyoman dan Ketut sudah benar-benar menurun.
"Ini (Nyoman dan Ketut) sudah barang langka sekarang di Bali. Hampir punah, padahal sejatinya ini adalah warisan leluhur kami yang begitu arif untuk membuat suatu kearifan lokal yang menurut saya harus kita jaga dan lestarikan," terangnya.
Dia juga mengaku akan memberanikan diri mesti meminta permakluman kepada pemerintah pusat khususnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar Bali bisa melaksanakan KB Krama Bali (KBKB) dengan anjuran empat orang anak.
"Tapi kami tentu sepakat dengan keluarga berencana dan harus berkualitas, dengan perencanaan yang tepat sejalan juga dengan pembangunan bangsa. Buktinya, Bali jadi salah satu yang terdepan dalam menjalankan program KB dengan anjuran dua anak cukup selama ini. Kami di Bali sangat loyal dan taat pada anjuran pemerintah," katanya. (X-15)
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Analis Kebijakan BNPT Haris Fatwa Dinal Maula, mengungkapkan bahwa ancaman terorisme dan radikalisme masih nyata di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Meski jangkauan tim sudah cukup luas, Safrina mencatat masih ada beberapa wilayah yang belum tertangani sepenuhnya karena kendala akses.
Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan urgensi pencegahan stunting sejak masa krusial 1.000 hari pertama kehidupan, khususnya ketika bayi masih berada dalam kandungan. MBG 3B
PT Hengjaya Mineralindo resmi berkolaborasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengimplementasikan program Taman Asuh Sayang Anak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved