KPUD Intan Jaya Dituding tidak Independen dan Profesional

KOMISIONER KPUD Kabupaten Intan Jaya mendapat sorotan terkait karut-marutnya penyelenggaraan Pemilu 2019. Mulai dengan dokumen logistik Pemilu yang dirusak massa sampai dugaan pengalihan suara dan pleno KPUD Intan Jaya yang tidak transparan.

Banyaknya permasalahan terutama terjadi pada Pemilihan Legislatif 2019 ditengarai karena komisioner KPU Intan Jaya tidak transparan, tidak profesional dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Septinus Tipagau yang  juga Mantan Ketua KPUD Intan Jaya dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/6).

"Dari banyak temuan, saya sebagai mantan ketua KPU Intan Jaya mendapat keluhan dari masyarakat dan peserta Pemilu bahwa penyelenggaraan Pileg terutama di Intan Jaya sangat buruk. Saya tentu menyayangkan ini karena persis saya lah yang menyerahkan estafet kepemimpinan ini kepada komisioner yang baru saat tahapan sudah dimulai yaitu pada Februari 2019 lalu. Artinya komisioner baru tinggal melanjutkan saja tetapi rupanya dalam pelaksanaan banyak masalah," kata Septinus.

Aspek penyelenggara Pemilu yang harus independen, jujur, adil, netral dan terbuka kata dia menjadi masalah serius dan bahkan menjadi pelanggaran kode etik serius yang bisa diadukan ke Dewan Pengawas Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca juga : Bawaslu Ungkap Sejumlah Persoalan Pemilu

"Dari catatan kami misalnya ada pergantian PPD dan PPS di beberapa Kampung dan Distrik yang diisi oleh orang yang belum pernah ikut seleksi dan bahwa pergantian tersebut tidak pernah dibawa ke Rapat Pleno KPU tetapi langsung saja ditetapkan oleh Ketua. Bahkan ada temuan bahwa penentuan PPD dan PPS ini diintervensi oleh oknum Caleg yang notabene dekat dengan kekuasaan di Intan Jaya. Ini adalah pelanggaran etik serius dan ada semua buktinya," ungkap Septinus.

Termasuk kata dia adanya aksi pembakaran logistik Pemilu oleh massa pendukung Caleg adalah buntut dari sikap KPU Intan Jaya yang tidak netral.

"Andaikan saja penyelenggara independen maka kejadian kerusakan dan bakar logistik di mana saya juga saksi mata saat itu tidak perlu terjadi," katanya.

Ia mendorong agar penegakan hukum terhadap kasus pembakaran logistik Pemilu di Intan Jaya pada 18 April 2019 lalu tersebut harus dikawal.

"Jika ini dibiarkan maka sampai kapan pun masyarakat dan juga elit di Intan Jaya tidak akan mendapat pendidikan politik yang cukup. Dari Pemilu ke Pemilu selalu ada kekerasan. Ini tidak boleh terjadi lagi. Masyatakat juga harus diajak untuk dewasa berpolitik terutama juga agar penyelemggara jangan memberi ruang bagi adanya konflik seperti ini," ujar alumnus UGM tersebut.

Hal lain yang memprihatinkan kata dia adalah aksi sekelompok massa yang merampas model Berita Acara C1 KWK berhologram dari petugas lalu menghilang ke hutan-hutan.

"Ini benar-benar sangat menyedihkan, karena masyarakat kehilangan hak suara untuk menentukan perwakilannya sendiri melalui pemilu secara jujur. Jadi di Intan Jaya masyarakat benar-benar tidak ikut pemilihan atau pencoblosan. Ini sangat disayangkan," tegas Septinus.

Belum lagi, kata dia, saat proses rekapitulasi, KPU melakukan pengalihan suara yang sangat luar biasa.

"Misalnya saja di Dapil Satu Distrik Sugapa suara yang diperoleh PKB untuk DPRD Intan Jaya, dialihkan ke Caleg Perindo, ada juga pengalihan suara caleg DPR PAPUA Partai PAN ke Caleg dari partai Demokrat dan masih banyak lagi. Bahkan pleno pun tidak diketahui masyarakat alias sembunyi-sembunyi," jelasnya.

Pihaknya saat ini berharap agar MK dan DKPP bisa memberikan perhatian serius menangani persoalan Pemilu di Intan Jaya.

"Kami berharap sekali agar bukan saja MK menegakan keadilan karena banyak peserta Pemilu yang dirugikan, tetapi juga DKPP untuk memeriksa semua komisioner KPU Intan Jaya. Kami sayangkan juga Ketua KPUD Intan Jaya yang justru membiarkan konflik ini terjadi padahal yang bersangkutan kami tau menulis buku soal merawat damai di bumi Intan Jaya. Sangat disayangkan," tutup Septinus. (RO/OL-7)