Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPAL khusus pengangkut sampah di perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mubazir karena tidak pernah beroperasi sejak diluncurkan pada awal Maret 2019 lalu.
Sebagai informasi, kapal bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bernilai Rp1,2 miliar itu diadakan dengan menggunakan dana APBN. Namun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat tidak mengoperasikannya.
Pasalnya, badan kapal dinilai tidak layak menahan gelombang sehingga mudah terbalik meski ombak hanya setinggi setengah meter. Di lain hal, kapal bantuan KLHK tersebut diduga tidak disertai dokumen tentang biaya pembuatan kapal.
"Kapal diserahkan ke Dinas LHK Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak diketahui besaran biaya pembuatannya dan dokumennya tidak ada. Diserahkan begitu saja dan belum beroperasi," kata Paulinus Panggul, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Manggarai Barat, saat dimintai konfirmasi oleh Media Indonesia di ruang kerjanya, kemarin.
Dia menambahkan, kapal bantuan pengangkut sampah tersebut seharusnya sudah bisa beroperasi. Namun, karena terkendala badan kapal yang dinilai tidak layak, akhirnya kapal itu menjadi mubazir.
"Kapal itu mudah terbalik. Jadi, kami takut meng-operasikannya untuk mengangkut sampah. Kalaupun terpaksa beroperasi membersihkan sampah di laut, harus menunggu laut dalam kondisi teduh. Kapal tersebut cocoknya untuk angkutan di danau," jelasnya.
Sebelumnya, aktivis Masyarakat Pemerhati Lingkungan, Marhen Tian, mengatakan kapal pembersih sampah di permukaan laut bantuan dari KLHK tersebut tidak pernah beroperasi.
Padahal, dana yang dibutuhkan untuk menangani sampah di kota pariwisata Labuan Bajo mencapai miliaran rupiah. "Ada dana, tapi proyek sampah berjalan di tempat," kata Marhen. (JL/N-3)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Selain Minyakita, tim juga menemukan harga cabai rawit Rp75.000/kg, bawang merah Rp40.000/kg, bawang putih Rp45.000/kg, daging sapi Rp105.000/kg, daging ayam Rp40.000/kg.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Perlindungan satwa adalah bagian tak terpisahkan dari mitigasi bencana dan keseimbangan ekosistem.
Sejak 2019, Faris terjun ke NTT untuk melakukan misi sosial dalam penanganan masalah kesehatan di daerah itu.
IA sampai pada ujung hidupnya. Tapi narasi kepergiannya tak berujung. Ia pergi dalam sunyi. Pamit dalam diam. Diam dan sunyi itu menjadi saksi terakhir ziarah hidupnya.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta lembaga terkait memberikan pendampingan psikososial untuk saudara dan keluarga anak korban bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved