Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo heran dengan beredarnya kabar Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 dari pemerintah. Untuk memastikan hal itu, Ganjar langsung menanyakan kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemprov Jateng.
Hal itu dilakukan Ganjar saat memberikan pengarahan di Biro Kesra Setda Provinsi Jateng, Jumat (17/5). Di hadapan para PNS, Ganjar menanyakan apakah ada yang menolak THR dan gaji ke-13, dengan kompak para PNS mengatakan tidak.
"Mboten wonten pak (tidak ada pak), kalau bisa ditambah," kata para PNS itu kompak.
Tak hanya itu, Ganjar yang memang akrab dengan media sosial juga sempat mencicit masalah ini di akun twitternya. Ia menuliskan pertanyaan terbuka kepada seluruh PNS, apakah sebaiknya THR diterima atau ditolak sambil menyematkan link berita tentang penolakan THR. Postingan itu mendapat sorotan publik dengan 978 retweet, 2.639 like dan 722 komentar.
Ditemui usai memberikan pengarahan, Ganjar menyebut yang dilakukan di dunia nyata dan maya sebatas candaan saja lantaran beredar kabar PNS menolak THR dan gaji ke-13.
"Saya hanya nyandain saja, apa benar demikian ada ajakan menolak THR. Ternyata itu ada sangkut pautnya dengan politik. Makanya saya iseng tulis di twitter, adakah PNS yang akan menolak atau mengembalikan THR, ternyata tidak ada," ujar Ganjar.
Ia menerangkan penolakan THR dan gaji ke-13 dengan alasan politik tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS adalah hak yang sudah diatur.
"Maksud saya, apa yang menjadi hak itu jalan saja, kan itu mekanis. Jangan dibawa ke ranah politik yang kemudian jadi anget dan panas," tegasnya.
Di Jawa Tengah, lanjut dia, tidak ada PNS yang menolak THR dan gaji ke-13. Justru, mereka berharap THR segera cair dan ditambah.
"Di Jateng ya enggaklah, sampai hari ini kabeh ngarep-arep (semua berharap), nek iso malah ditambahi (kalau bisa minta ditambah). Ndak ada, karena itu sudah hak mereka. Mereka kerja profesional dan saya pesan janganlah urusan seperti ini dibawa ke ranah politik. Itu saja pesan saya," tutupnya.
Baca juga: Ganjar Beri Hadiah Bagi Pencipta Produk Unik dari Limbah APK
Sekadar diketahui, meme ajakan kepada PNS untuk menolak THR dan gaji ke-13 sedang ramai di media sosial. Banyak yang menduga, ajakan tersebut kental dengan muatan politik dukungan salah satu capres dan cawapres 2019.
Ajakan penolakan itu mendapat perhatian banyak pihak. Komisioner Bidang Mediasi dan Perlindungan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto mengatakan ajakan penolakan THR dan gaji ke-13 merupakan tindakan tidak etis karena hanya untuk memprovokasi PNS yang dilandasi kebencian kepada salah seorang calon presiden.
Tasdik justru meminta PNS yang hendak menolak THR dan gaji ke-13 karena dasar tidak suka dengan pemerintahan saat ini untuk keluar atau berhenti sebagai PNS. Menurutnya, langkah itu lebih tepat karena bentuk konsistensi sikap mereka.(OL-5)
Amat menyebut, pelaku diduga hanya satu orang dan tidak turun dari sepeda motor. Ciri-ciri pelaku memiliki tinggi sekitar 170 sentimeter dengan postur tubuh sedang.
Mabes Polri membeberkan skema pembiayaan 1.179 SPPG dari koperasi, bank Himbara, hingga YKB. Pembangunan dapur MBG juga direncanakan menjangkau wilayah 3T.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 dan akan memberikan diskon PKB sebesar 5%.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pada periode tersebut, kata dia, suhu udara diprakirakan berada pada kisaran 25-33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar 62-95 persen.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved