Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo heran dengan beredarnya kabar Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 dari pemerintah. Untuk memastikan hal itu, Ganjar langsung menanyakan kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemprov Jateng.
Hal itu dilakukan Ganjar saat memberikan pengarahan di Biro Kesra Setda Provinsi Jateng, Jumat (17/5). Di hadapan para PNS, Ganjar menanyakan apakah ada yang menolak THR dan gaji ke-13, dengan kompak para PNS mengatakan tidak.
"Mboten wonten pak (tidak ada pak), kalau bisa ditambah," kata para PNS itu kompak.
Tak hanya itu, Ganjar yang memang akrab dengan media sosial juga sempat mencicit masalah ini di akun twitternya. Ia menuliskan pertanyaan terbuka kepada seluruh PNS, apakah sebaiknya THR diterima atau ditolak sambil menyematkan link berita tentang penolakan THR. Postingan itu mendapat sorotan publik dengan 978 retweet, 2.639 like dan 722 komentar.
Ditemui usai memberikan pengarahan, Ganjar menyebut yang dilakukan di dunia nyata dan maya sebatas candaan saja lantaran beredar kabar PNS menolak THR dan gaji ke-13.
"Saya hanya nyandain saja, apa benar demikian ada ajakan menolak THR. Ternyata itu ada sangkut pautnya dengan politik. Makanya saya iseng tulis di twitter, adakah PNS yang akan menolak atau mengembalikan THR, ternyata tidak ada," ujar Ganjar.
Ia menerangkan penolakan THR dan gaji ke-13 dengan alasan politik tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS adalah hak yang sudah diatur.
"Maksud saya, apa yang menjadi hak itu jalan saja, kan itu mekanis. Jangan dibawa ke ranah politik yang kemudian jadi anget dan panas," tegasnya.
Di Jawa Tengah, lanjut dia, tidak ada PNS yang menolak THR dan gaji ke-13. Justru, mereka berharap THR segera cair dan ditambah.
"Di Jateng ya enggaklah, sampai hari ini kabeh ngarep-arep (semua berharap), nek iso malah ditambahi (kalau bisa minta ditambah). Ndak ada, karena itu sudah hak mereka. Mereka kerja profesional dan saya pesan janganlah urusan seperti ini dibawa ke ranah politik. Itu saja pesan saya," tutupnya.
Baca juga: Ganjar Beri Hadiah Bagi Pencipta Produk Unik dari Limbah APK
Sekadar diketahui, meme ajakan kepada PNS untuk menolak THR dan gaji ke-13 sedang ramai di media sosial. Banyak yang menduga, ajakan tersebut kental dengan muatan politik dukungan salah satu capres dan cawapres 2019.
Ajakan penolakan itu mendapat perhatian banyak pihak. Komisioner Bidang Mediasi dan Perlindungan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto mengatakan ajakan penolakan THR dan gaji ke-13 merupakan tindakan tidak etis karena hanya untuk memprovokasi PNS yang dilandasi kebencian kepada salah seorang calon presiden.
Tasdik justru meminta PNS yang hendak menolak THR dan gaji ke-13 karena dasar tidak suka dengan pemerintahan saat ini untuk keluar atau berhenti sebagai PNS. Menurutnya, langkah itu lebih tepat karena bentuk konsistensi sikap mereka.(OL-5)
Pengelolaan limbah yang benar merupakan kewajiban dalam menjaga lingkungan dari potensi kerusakan, pun menjadi bagian dalam memastikan jaminan makanan halal
Gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah berkisar 2,5-4 meter cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran.
Gelombang tinggi berkisar 2,5-4 meter juga masih berlangsung di perairan selatan Jawa Tengah dan ketinggian gelombang 1,25-2,5 terjadi di perairan utara terutama Karimunjawa.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa persiapan peluncuran program Kopdes/ Kel Merah Putih ini telah mendekati finalisasi.
Peluncuran secara luring diselenggarakan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
Operasi Patuh Candi 2025 di Jawa Tengah tersebut akan mengerahkan 2.480 personel terdiri atas 240 personel dari tingkat Polda dan 2.240 personel dari jajaran Polres.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved