Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo heran dengan beredarnya kabar Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 dari pemerintah. Untuk memastikan hal itu, Ganjar langsung menanyakan kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemprov Jateng.
Hal itu dilakukan Ganjar saat memberikan pengarahan di Biro Kesra Setda Provinsi Jateng, Jumat (17/5). Di hadapan para PNS, Ganjar menanyakan apakah ada yang menolak THR dan gaji ke-13, dengan kompak para PNS mengatakan tidak.
"Mboten wonten pak (tidak ada pak), kalau bisa ditambah," kata para PNS itu kompak.
Tak hanya itu, Ganjar yang memang akrab dengan media sosial juga sempat mencicit masalah ini di akun twitternya. Ia menuliskan pertanyaan terbuka kepada seluruh PNS, apakah sebaiknya THR diterima atau ditolak sambil menyematkan link berita tentang penolakan THR. Postingan itu mendapat sorotan publik dengan 978 retweet, 2.639 like dan 722 komentar.
Ditemui usai memberikan pengarahan, Ganjar menyebut yang dilakukan di dunia nyata dan maya sebatas candaan saja lantaran beredar kabar PNS menolak THR dan gaji ke-13.
"Saya hanya nyandain saja, apa benar demikian ada ajakan menolak THR. Ternyata itu ada sangkut pautnya dengan politik. Makanya saya iseng tulis di twitter, adakah PNS yang akan menolak atau mengembalikan THR, ternyata tidak ada," ujar Ganjar.
Ia menerangkan penolakan THR dan gaji ke-13 dengan alasan politik tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS adalah hak yang sudah diatur.
"Maksud saya, apa yang menjadi hak itu jalan saja, kan itu mekanis. Jangan dibawa ke ranah politik yang kemudian jadi anget dan panas," tegasnya.
Di Jawa Tengah, lanjut dia, tidak ada PNS yang menolak THR dan gaji ke-13. Justru, mereka berharap THR segera cair dan ditambah.
"Di Jateng ya enggaklah, sampai hari ini kabeh ngarep-arep (semua berharap), nek iso malah ditambahi (kalau bisa minta ditambah). Ndak ada, karena itu sudah hak mereka. Mereka kerja profesional dan saya pesan janganlah urusan seperti ini dibawa ke ranah politik. Itu saja pesan saya," tutupnya.
Baca juga: Ganjar Beri Hadiah Bagi Pencipta Produk Unik dari Limbah APK
Sekadar diketahui, meme ajakan kepada PNS untuk menolak THR dan gaji ke-13 sedang ramai di media sosial. Banyak yang menduga, ajakan tersebut kental dengan muatan politik dukungan salah satu capres dan cawapres 2019.
Ajakan penolakan itu mendapat perhatian banyak pihak. Komisioner Bidang Mediasi dan Perlindungan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto mengatakan ajakan penolakan THR dan gaji ke-13 merupakan tindakan tidak etis karena hanya untuk memprovokasi PNS yang dilandasi kebencian kepada salah seorang calon presiden.
Tasdik justru meminta PNS yang hendak menolak THR dan gaji ke-13 karena dasar tidak suka dengan pemerintahan saat ini untuk keluar atau berhenti sebagai PNS. Menurutnya, langkah itu lebih tepat karena bentuk konsistensi sikap mereka.(OL-5)
BENCANA angin puting beliung menerjang wilayah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Rabu (21/1/2026) sore. Insiden ini mengakibatkan kerusakan parah.
Gelombang tinggi disertai hujan badai di perairan selatan mencapai 1,25-6 meter dan di perairan utara 1,25-2,5 meter cukup berbahaya terhadap aktivitas pelayaran.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, aparat antirasuah menyasar Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Sejak pagi hujan ringan-sedang sudah mengguyur sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, memasuki siang, sore hingga awal malam intensitas hujan berpeluang meningkat.
Banjir di Pekalongan mengganggu operasional kereta api. KAI mencatat refund tiket penumpang mencapai Rp3,5 miliar akibat pembatalan perjalanan.
Melihat kondisi cuaca yang masih hujan hingga saat ini, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta melakukan modifikasi cuaca.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved