Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BALAI Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah akan melakukan pemutakhiran peta rawa dan gambut di dua wilayah tersebut.
Pemutakhiran peta rawa dan gambut ini merupakan bagian dari program satu peta satu kebijakan yang tengah diupayakan pemerintah.
Kepala Balittra Kalsel-Kalteng, Hendri Sosiawan mengatakan pemerintah akan melakukan pemutakhiran peta rawa dan gambut untuk kepentingan pembangunan.
"Peta terakhir yang kita miliki itu peta tahun 2011 sehingga perlu updating, karena kenyataan di lapangan sudah banyak berubah," kata Hendri, Kamis (16/5).
Pemutakhiran peta rawa dan gambut ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan satu peta satu kebijakan di bidang pemanfaatan lahan rawa dan gambut di Indonesia. Hasil pemutakhiran peta ini diharapkan akan dapat menyajikan data akurat segala hal berkaitan dengan kondisi rawa dan gambut. Sehingga bisa menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan berbasis rawa dan gambut.
"Sejauh ini kita tidak punya data yang benar-benar akurat. Seringkali data antar lembaga atau institusi tidak sama. Hal ini berpengaruh pada penetapan kebijakan di lapangan," tuturnya.
Sebagai contoh peta lahan gambut di Kalsel yang tidak sinkron. Hal ini pula yang menyebabkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) di DPRD Kalsel terhambat.
Lebih jauh Hendri mengatakan pemutakhiran peta rawa dan gambut ini sangat penting bagi pembuatan master plan pembangunan pertanian. Terlebih Kalsel merupakan salah satu daerah target pengembangan rawa untuk peningkatan ketahanan pangan nasional yang disebut Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) seluas 250 ribu hektar.
baca juga: Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis
Menurut data Balittra luas lahan rawa di Indonesia mencapai 34 juta hektar. Sedangkan lahan gambut berpotensi untuk pertanian seluas 19,9 juta hektar.
Namun ketersediaan lahan rawa untuk pertanian baru 7,5 juta hektar. Sedangkan lahan gambut di Indonesia tercatat seluas 14 juta hektar. Dan lahan gambut yang berpotensi untuk pertanian seluas 10 juta hektar. (OL-3)
Menyiapkan langkah selanjutnya Panglima TNI Hadi Tjahjanto, juga lakukan kunjungan ke lokasi kebakaran yang tengah dipadamkan oleh GALAAG, yaitu di Desa Kampung Baru, Kecamatan Rupat
Lima inisiatif yang dinegosiasikan Indonesia mencakup konsumsi dan produksi berkelanjutan, pengelolaan gambut dan hutan bakau secara berkelanjutan
Sebagaimana diketahui Inggris akan menjadi tuan rumah bagi COP26 berkolaborasi dengan Italia di Glasgow, Inggris, pada 9-19 November 2020.
DenganĀ luas lahan gambut hingga jutaan hektare, pemerintah wajib menerapkan manajemen terbaik untuk kelestarian lingkungan. Untuk mendukung semua solusi permasalahan gambut, upaya pemerintah juga perlu didukung riset.
Pusat riset gambut ditujukan untuk merancang berbagai kegiatan konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan
Pemerintah membuka jalan agar lahan gambut bisa digarap masyarakat melalui perhutanan sosial dengan prinsip menjaga fungsi ekosistem tetap dalam kondisi baik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved