Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPOLISIAN Daerah Jawa Barat menyiagakan Tim Urusan Kesehatan (Urkes) yang bertugas untuk mengecek kondisi kesehatan petugas pemilu di lapangan. Antisipasi tersebut sebagai respons dari adanya korban jiwa petugas pemilu lapangan yang menurut laporan dari daerah jumlahnya sudah ratusan orang.
Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto, kemarin, menginstruksikan jajaran polres untuk menyiagakan tim Urkes tersebut agar tidak ada lagi korban dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Petugas yang diperiksa juga tidak terbatas kalangan Polri saja.
"Namun, petugas dari unsur lainnya, seperti TNI, KPPS, PPS, PPK, dan Linmas juga turut diperiksa," ujar Agung, di Cirebon. Tim Urkes tersebut bisa disiagakan di setiap PPK maupun berkeliling di setiap PPK. Terlebih, saat ini tengah dilakukan tahap rekapitulasi suara di tingkat PPK. Agung juga memastikan jika pelaksanaan Pemilu 2019 di Jawa Barat sejak pemungutan suara hingga kini berjalan dengan aman dan lancar. Personel Polda Jabar juga tetap disiagakan hingga seluruh tahapan Pemilu 2019 selesai.
Upaya antisipasi juga dilakukan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya yang memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) menyiagakan dokter dan ambulans guna membantu menjaga kesehatan dan kebugaran petugas pemilu yang saat ini sibuk memproses penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan kecamatan (PPK).
Menurut Plt Kepala DKK Sukoharjo Yunia Wahdiyati, kemarin, pihaknya sudah menempatkan para dokter lengkap dengan ambulans sejak pascapencoblosan 17 April.
Baca Juga: Petugas Kesehatan, Ketuk Pintu Layani dengan Hati Diminta bukan Sekedar Slogan
"Para dokter sudah dikoordinasikan di setiap puskesmas untuk bersiaga di tingkat kecamatan. Dan setiap hari pelayanan kesehatan bagi para petugas PPS itu terus berlangsung, sebagai upaya menjaga kebugaran fisik para petugas PPS, termasuk anggota Polri dan TNI yang ikut berjaga mengamankan proses penghitungan di tingkat kecamatan," papar Yunia.
Sejauh ini belum ditemukan kejadian fatal yang menimpa para petugas penyelenggara pemilu di tingkat PPK. Namun untuk mengantisipasinya, di setiap kecamatan disiapkan ambulans, yang siap memberikan pelayanan dan bahkan mengantar ke puskesmas atau ke rumah sakit.
KPU Kota Surabaya kemarin juga menyiapkan tenaga medis di setiap kecamatan untuk memantau kesehatan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
"Ini langkah yang dilakukan agar tidak ada masalah bagi petugas PPK yang sekarang melakukan rekapitulasi suara," kata Anggota KPU Kota Surabaya Kholid di Surabaya, kemarin.
Korban jiwa berlanjut
Dari Bali dilaporkan terdapat dua orang meninggal dunia yang diduga kelelahan. Disebutkan satu orang dari penyelenggara dan satunya lagi dari pengawas.
Korban meninggal dunia dari penyelenggara ialah I Putu Rudi Artawan. Artawan ialah anggota KPPS dari Kuta Kabupaten Badung, yang meninggal kemarin sekitar pukul 04.00 Wita. Artawan meninggal dalam kecelakaan akibat pulang pagi setelah kelelahan harus menyelesaikan tugas-tugasnya saat dimulai penghitungan di tingkat kecamatan.
Sementara itu, korban meninggal lain ialah dari jajaran Bawaslu bernama I Nyoman Astawa, 55, karena kelelahan. Dari banda Aceh dilaporkan T Syahril, Sekretaris PPK Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, kemarin mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Kasih Ibu Lhok Seumawe. Korban meninggal diduga kelelahan karena siang-malam melakukan aktivitas perhitungan dan rekapitulasi suara di wilayah tugasnya.
Satu lagi, seorang anggota KPPS di Kota Cimahi, Ramdhan Suryanata, 28, harus dirawat di rumah sakit karena kelelahan. Ramdhan dirawat sejak Minggu (21/4) di RSUD Cibabat. Setelah tiga hari mendapat penanganan dokter, kini kondisinya berangsur membaik.(Tim Media/N-1)
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982. Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.
Bukan hanya tingkat partisipasi kalangan milenial dan generasi Z, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan Pemilu 2024.
Terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas Pemilu.
"Takutnya pada saat di bilik, setelah ODHA-nya memilih, pakunya dibuang, kemudian disemprot disinfektan. Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.
DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.
Bila pemberian asuransi direalisasikan, perlu dipikirkan juga anggaran yang disediakan negara agar tidak dilematis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved