NTT Masuk Zona Merah Logistik Pemilu

KOMISIONER Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) Yemris Fointuna menyebutkan waktu yang dimiliki KPU setempat mengganti surat suara rusak semakin kritis. Pasalnya, sampai H-6 pemilu, kemarin, penggantian terhadap 998.848 surat suara rusak belum tiba.

"Sudah pasti ini sudah zona merah sehingga penanganan (logistik pemilu) harus prioritas," kata Yemris Fointuna. Dia mengharapkan KPU NTT fokus menyelesaikan masalah kekurangan logistik dan dijadikan skala prioritas untuk beberapa hari ke depan.

Sesuai PKPU No 3 Tahun 2019 tentang Pungut Hitung, surat suara harus tiba di TPS satu hari sebelum penyelenggaraan pemilu atau 16 April 2019. Selain itu, waktu yang efektif bagi KPU kabupaten dan kota mengelola logistik hanya empat hari. "Karena ketika logistik pengganti tiba harus dilakukan penyortiran ulang dan pengepakan yang membutuhkan waktu," tambah Yemris.

Lambannya penggantian surat suara rusak tentu menggangu tahapan pemilu karena saat ini mestinya KPU melakukan konsolidasi kesiapan penyelenggara dan penyelenggaraan untuk kelancaraan punggut hitung pada 17 April mendatang.

Baca Juga: Terdakwa Pembunuhan Sadis Divonis Mati

Di tempat lain, KPU Bangka Belitung kekurangan 42.731 surat suara, baik itu pilpres maupun pileg. Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung (Babel) Davitri mengatakan kekurangan surat suara tersebut tersebar di 6 kabupaten/1 kota.

"Rata-rata surat suara masih mengalami kekurangan karena rusak dan kurang pengiriman. Kita sudah menyampakkan ke pusat, terakhir 1 April," ujarnya. Dia berharap distribusi logistik ke depan tidak terkendala, termasuk di Kabupaten Belitung yang 29 TPS ada di kepulauan.

Untuk menghindari keterlambatan distribusi logistik, KPU Kalimantan Tengah, kemarin, menyatakan akan memprioritaskan pengiriman logistik ke pedalaman. Hal ini disebabkan daerah pedalaman medannya sulit.

"Saya meminta KPU Kabupaten, seperti Murung Raya dan Sukamara, untuk lebih dahulu mengirimkan logistik ke daerah paling jauh," ujar Ketua KPU Provinsi Kalteng Harmain, kemarin.

Tidak coblos

Partisipasi pemilih di setiap pemilu memang diharapkan agar angka golput rendah. Namun, karena keterpaksaan, ribuan nelayan di pantura Jawa Tengah diperkirakan tidak menggunakan hak pilihnya karena sebagian besar masih berada di laut menangkap ikan saat pencoblosan pada 17 April mendatang.

Dari pemantauan Media Indonesia, kemarin, ratusan kapal ikan telah meninggalkan pelabuhan perikanan di pantura seperti Pelabuhan Perikanan Nusantara (Pekalongan), Banyutowo dan Juwana (Pati) serta Gisik Agung (Rembang) sejak awal April.

Ratusan kapal nelayan yang membawa ribuan anak buah kapal (ABK) rata-rata kapal berukuran besar seperti mini poursesine, poursesine, dan cantrang melaut dalam kurun waktu 3-6 bulan baru kembali.

Sementara itu, Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen Widiyarso Herry Wibowo, mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilih. Polisi menjamin menjaga para pemilih pemula yang akan mencoblos di tempat pemungutan suara untuk mengantisipasi adanya ajakan golput dan intimidasi dari pihak yang ingin mengganggu pemilu. (RF/SS/AS/DG/YH/JH/N-1)