JK: Bali tidak Perlu Dikemas Jadi Wisata Halal

WAKIL Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan jika pariwisata Bali tidak perlu dikemas lagi menjadi pariwisata halal seperti yang diwacanakan oleh Cawapres 02 Sandiaga Solahudin Uno baru-baru ini. 

Hal ini dikatakan Wapres usai membuka simposium International Reform Symposium and Regional Workkshop: "Public Administration Reform and National Development in Indonesia, Korea and Southeast Asia" di Nusa Dua Bali, Kamis (14/3). 

Menurutnya, Bali itu pariwisata budaya dan bukan pariwisata syariah.

Ia menegaskan, pariwisata halal itu berasal dari destinasi di beberapa negara muslim dengan turis beragama muslim yang semakin meningkat akhir-akhir ini. 

Untuk menggaet wisatawan muslim, maka dikemaslah destinasi wisata halal atau pariwisata halal. 

"Di seluruh dunia, ada banyak turis dari negara Islam dari Timur Tengah. Lalu mereka mengemas jadi wisata halal. Mereka sudah naik pendapatannya, tetapi jumlahnya belum banyak," ujarnya.

Baca juga: Polemik Bali Jadi Wisata Syariah Terus Bergulir

Sementara Bali itu produknya pariwisata budaya. Di Bali, pariwisatanya berbasis budaya. Ia mengatakan, kemasan pariwisata budaya sebenarnya tidak banyak yang haram. Budaya itu tidak haram. Menurut JK, semuanya baik. 

"Kalaupun haram, tidak banyak, hanya sedikit saja," ujarnya. 

Jadi tidak perlu mengemas pariwisata Bali menjadi pariwisata halal.

Sebelumnya, wacana pariwisata halal di Bali dilontarkan oleh Cawapres Sandiaga Uno saat melakukan lawatannya ke beberapa titik di Bali. 

Wacana itu kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan pariwisata Bali dan masyarakat Bali pada umumnya. Bahkan, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati (Cok Ace) langsung mengeluarkan pernyataan pers untuk menjawab wacana pariwisata halal yang disampaikan oleh Sandiaga Uno. 

Intinya, Bali tidak sepakat dengan wisata halal karena akan bertentangan dengan budaya Bali. (OL-3)