Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan merevitalisasi 280 sekolah menengah kejuruan (SMK) pada 2019. Hal ini merupakan lanjutan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasional tersebut.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, perbaikan ini dilakukan sejak 2017 seiring terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Hingga saat ini, SMK yang sudah direvitalisasi sebanyak 2.300 dari jumlah se-Indonesia yang mencapai 13.000.
"Di Jawa Barat baru 21. Memang masih banyak yang belum," katanya saat mengunjungi SMK Negeri 9 Kota Bandung, Kamis (21/2).
Setiap SMK yang direvitalisasi akan mendapat bantuan dari pemerintah rata-rata Rp10 miliar-Rp11 miliar.
"Kemarin di Semarang ada yang Rp7 miliar, karena SMK-nya sudah bagus," katanya.
Melalui revitalisasi ini, lanjut dia, SMK akan mendapat berbagai bantuan terutama menyangkut peralatan dan fasilitas praktik. Selain itu, kurikulum pun turut diperbaiki dengan melibatkan pelaku usaha.
"Pelaku usaha dan industri sebagai partner, bahkan mengirimkan tenaga ahli untuk mengajar di SMK," katanya.
Dengan menggandeng pihak luar itu, diharapkan siswa SMK bisa memenuhi standard yang dibutuhkan pelaku usaha dan industri.
Dalam penyusunan kurikulum, pelaku usaha dan industri pun turut dilibatkan.
"Pemerintah mengubah strategi, dari supply side jadi demand side. Dulu penyiapan guru, peralatan, atas dasar persepsi kita, bukan kebutuhan lapangan kerja. Sekarang kita serahkan sesuai kebutuhan usaha," katanya.
Baca juga: Mendikbud Minta Sanksi Kasus Pengeroyokan Pro Masa Depan Anak
Melalui revitalisasi ini, dia berharap dalam tiga tahun ke depan tidak akan banyak lulusan SMK yang menganggur.
"Kita berharap 2-3 tahun ke depan akan mulai kelihatan hasil revitalisasi ini. Kita harap serapannya di atas 80%. Kita berharap semakin kecil jumlah siswa SMK yang menganggur," katanya.
Selain siswa SMK yang disiapkan menjadi tenaga kerja, Menteri juga berharap produk-produk yang dihasilkan SMK sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan mitra.
"Produk-produk SMK sudah terstandardisasi, sesuai yang diberlakukan mitra. Produk-produknya juga bisa dipasarkan melalui jaringan mitra, pelaku usaha," katanya.
Dengan demikian, dia meminta pelatihan-pelatihan siswa SMK dilakukan terhadap hal-hal yang nyata.
"Teaching factory anak-anak tak boleh mainan, tapi yang hasilnya sesuai standard industri usaha. Produknya harus dijamin bisa dipasarkan, paling tidak melalui dunia usaha," katanya seraya
menyebut siswa SMK pun harus disertifikasi.
Tidak hanya itu, menurutnya pemerintah pun akan mencarikan investor untuk memaksimalkan lini usaha yang dihasilkan SMK.
"Misalkan untuk jurusan perhotelan, kami carikan perusahaan perhotelan untuk praktiknya. Kita juga carikan investor untuk bisa membangun hotel yang bisa digunakan untuk praktik siswa SMK," katanya. (OL-3)
Sertifikasi yang merupakan syarat fundamental guna memasuki pasar kerja global, akan dimaksimalkan supaya bisa dilakukan di dalam negeri.
Lulusan pendidikan Vokasi dituntut tidak hanya adaptif, tetapi juga memiliki kompetensi digital yang kuat agar mampu bersaing di tingkat internasional.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempertegas komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) industri yang unggul melalui penyelenggaraan Wisuda Serentak Politeknik.
Kemendikdasmen melalui Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan pendidikan inklusif.
Kemitraan berkelanjutan mampu memberikan manfaat berlapis, salah satunya memperkuat kapasitas institusi pendidikan sebagai penyedia talenta.
Kegiatan edukasi investasi di SMK Metland  menunjukkan komitmen kuat dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi muda yang melek finansial sejak dini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved