Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Riau resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhitung sejak 19 Februari
hingga hampir sembilan bulan ke depan atau 31 Oktober 2019.
Penetapan masa siaga darurat yang terpanjang selama satu dekade penanganan karhutla di Riau itu guna menjamin kelancaran Pemilihan Umum, baik Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Legislatif 2019.
"Kita menetapkan masa siaga darurat Karhutla yang cukup panjang untuk pencegahan. Selain dua daerah yakni Dumai dan Bengkalis yang telah lebih dulu menetapkan status siaga darurat karhutla," Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, di Pekanbaru, Selasa (19/2).
Gubernur menjelaskan, hingga saat ini luas kebakaran hutan dan lahan di Riau sudah mencapai 841,71 hektare (ha). Lahan paling luas terbakar terjadi di Kabupaten Bengkalis, yaitu 625 ha. Kemudian di Kabupaten Rokan Hilir seluas 117 ha, Dumai 43,5 ha, Kepulauan Meranti 20,2 ha, Pekanbaru 16 ha, dan Kampar 14 ha.
"Lahan yang terbakar sudah cukup luas dengan daerah terdampak seperti Bengkalis dan Dumai," jelasnya.
Baca juga: Perhutani Amankan Kawasan Hutan dari Ganja
Wan menambahkan, pertimbangan lainnya dalam penetapan status siaga darurat ialah prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan curah hujan di Riau saat ini relatif sedikit. Sedangkan musim kemarau akan melanda Riau pada Mei atau Juni mendatang.
Selama beberapa tahun terakhir, penetapan status siaga darurat karhutla berlaku sekitar tiga bulan dan akan kembali diperpanjang jika memungkinkan. Namun, mengingat saat ini tahun politik yaitu adanya pergelaran Pilpres dan Pileg maka diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif agar karhutla tidak menganggu pelaksanaan pesta demokrasi itu.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau yang Wakil Komandan Satgas Siaga Darurat Karhutla Riau, Edwar Sanger, mengatakan, satgas akan bekerja lebih fokus untuk mengutamakan pencegahan terjadi Karhutla di Riau.
Pihaknya segera meminta bantuan pusat untuk mengirimkan helikopter pemadam berkapasitas besar untuk kegiatan water boombing Karhutla.
"Karena status siaga darurat maka kita ajukan permohonan bantuan helikopter untuk kekuatan satgas udara membantu pemadaman di areal terbakar," jelasnya.
Saat ini, satgas udara hanya diperkuat helikopter Bell 412 bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan helikopter superpuma bantuan pihak swasta. Dalam pemadaman karhutla berskala besar dibutuhkan setidaknya helikopter Sikorsky dan Kamov yang sanggup mengangkut sebanyak 5 ton air water boombing. (OL-1)
DM ditangkap saat tengah mengolah kayu menggunakan mesin chainsaw di Resort Air Sawan, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, pada 21 Januari 2026.
Di lokasi, tim mengupayakan penanganan dengan mengedepankan prinsip keselamatan manusia sekaligus perlindungan satwa harimau sumatera yang dilindungi.
POLISI mengamankan sembilan orang terkait jual beli dan perusakan fasilitas satgas di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Rabu (21/1).
Kebijakan tersebut dirancang agar pertambangan rakyat benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak dikuasai pemodal besar.
BBKSDA Riau menurunkan tim ke lapangan menyusul laporan kemunculan harimau sumatra di area tambang minyak bumi PT Bumi Siak Pusako (BSP), Siak, Riau.
Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Koridor PT RAPP Kilometer 10, Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan menyebabkan dua orang meninggal dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved