Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Tegal, Jawa Tengah (Jateng), terus mengoptimalkan kinerjanya.
Untuk lebih memaksimalkan potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), OJK Tegal bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang menggelar workshop di 211 desa, Senin (18/2).
Dalam rilis yang diterima Senin (18/2) malam, OJK Tegal juga melakukan fasilitasi penguatan jejaring bisnis BUMDes se-Kabupaten Pemalang dengan berbagai BUMN dan perusahaan swasta.
Workshop digelar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan. OJK berkomitmen untuk memperluas akses keuangan masyarakat desa melalui penguatan BUMDes, Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes), dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster.
Analis Eksekutif Senior Strategic Committee OJK, Eko Ariantoro, menyampaikan, program perluasan akses keuangan masyarakat desa tersebut sudah dimulai sejak 2018.
Setidaknya tercatat 1.702 Desa yang tersebar di 45 kabupaten dan 8 provinsi telah mendapatkan fasilitasi penguatan jejaring bisnis BUMDes oleh OJK.
"Pilar pertama adalah kelembagaan dan bisnis," ujar Eko.
Eko menyebut BUMDes yang telah memiliki legalitas badan hukum didorong mendirikan unit usaha berbasis potensi desa melalui fasilitasi business matching agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa.
Baca juga: OJK Prioritaskan 10 Pemda untuk Terbitkan Obligasi
Pilar kedua, kata Eko, ialah soal akses keuangan yang tujuannya untuk mengoptimalkan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui ketersediaan akses keuangan di BUMDes. Sementara pilar ketiga adalah digitalisasi.
"Selain berperan sebagai offtaker terhadap hasil produksi masyarakat desa, BUMDes juga harus memfasilitasi masyarakat desa untuk mengakses pasar melalui platform market place yang sedang dikembangkan oleh OJK," ucap Eko.
Dia menuturkan kegiatan sosialisasi dan workshop yang dilakukan di Pemalang tersebut untuk memberikan perspektif bagi pengurus BUMDes.
"Dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan bisnis sehingga mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," katanya.
Kepala Bidang Pemebrdayaan Ekonomi, Kerjasama Desa, dan Kelembagaan Masyarakat, Dinas PMD Kabupaten Pemalang, Triyatno Yuliharso, mengapresiasi inisiatif yang dilakukan OJK.
"Kami ucapkan terima kasih atas komitmen OJK untuk memberikan
penguatan dan memfasilitasi proses bisnis pada 214 BUMDes dan 14 BUMADes di Kabupaten Pemalang," ujar Triyatno.
Triyatno meminta ada pendekatan pelayanan perbankan dan kemudahan akses permodalan serta pendampingan pemasaran digital produk unggulan kami," pintanya.
Dia berharap BUMDes mampu menyerap produk UMKM masyarakat desa sehingga produk tersebut bisa dipasarkan kembali untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar dengan skala usaha yang lebih luas.
"Baik lokal, nasional, maupun internasional melalui jaringan BUMDes Center di seluruh Indonesia yang difasilitasi oleh OJK," pungkasnya.
Rangkaian acara ditutup dengan fasilitasi business matching antara Kepala Desa dan pengurus BUMDes yang hadir dengan beberapa BUMN dan pihak swasta, seperti Bank BNI, Perum Bulog, PT Telekomunikasi Desa Indonesia, dan Mr. Montir Bengkel Desa. (OL-3)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunda penerapan ketentuan pembagian biaya atau co-payment dalam produk asuransi kesehatan.
OJK mendorong adanya pembagian beban atau cost sharing antara perusahaan asuransi dengan peserta melalui skema copayment.
Novianto menyebut tidak hanya indeks inklusi keuangannya saja yang meningkat, indek literasi keuangan pada tahun 2025 juga turut meningkat.
Dengan adanya kemudahan layanan penyedia dana pensiun, diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan khususnya pekerja informal.
OJK mencatat adanya peningkatan dalam penyaluran pinjaman melalui layanan fintech peer-to-peer lending (P2P lending) atau pinjaman online (pinjol), serta skema pembiayaan buy now pay later
OJK telah mengendus potensi penyimpangan atau fraud dalam transaksi surat kredit ekspor (letter of credit/LC) PT Bank Woori Saudara sejak 2023.
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY resmi memberikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri komponen otomotif asal Semarang, PT PASI.
LOMBA lari biasanya dilakukan di jalan atau juga banyak dalam bentuk trail run yang dilakukan di jalan tanah atau di luar jalur biasa, tapi ada juga lari yang unik dilakukan di dalam sebuah mal.
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengapresiasi pemerintah daerah yang sama-sama memiliki komitmen untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua.
Mahasiswa diminta tidak sekadar menunaikan tugas akademik semata, tetapi secara riil diminta mengembangkan desa tersebut sesuai keunggulan yang dimiliki.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved