Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SEBANYAK 3.181 orang tenaga honorer di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berhak mengikuti pendaftaran testing Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Jumlah tenaga honorer tersebut yang terdaftar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Dalam surat Menpan, untuk Cianjur dalam data yang ada di sana itu sebanyak 3 ribu untuk guru, kemudian untuk kesehatan 109 orang, dan untuk pertanian (PPL/petugas penyuluh lapangan) itu 72 orang. Itu yang berhak ikut testing," terang Kepala BKPPD Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, Kamis (7/2).
Namun, kata dia, tidak semua tenaga honorer yang terdata di Kemenpan-RB itu bisa mengikuti tersebut. Mereka terlebih dahulu harus melalui tahapan seleksi administrasi.
"Itupun nanti disaring sesuai dengan persyaratan. Apakah memenuhi syarat atau tidak. Contoh misalnya pendidikan kan harus S1 untuk guru. Kemudian untuk tenaga kesehatan minimal D3, sedangkan untuk pertanian minimal SLTA," kata Tohari.
Baca juga: Penerimaan PPPK untuk Penyuluh Pertanian Dimulai 8 Februari
Tohari mengaku BKPPD Kabupaten Cianjur, hari ini (kemarin) sudah menyerahkan kebutuhan formasi PPPK ke Kemenpan-RB. Sesuai jadwal, pendaftaran P3K akan dimulai Jumat (8/2).
"Hari ini kami akan sampaikan formasinya ke Kemenpan-RB," imbuhnya.
Tohari mengungkapkan dengan adanya seleksi tersebut maka tidak semua peserta lulus P3K. Apalagi kemampuan anggaran daerah relatif terbatas.
"Iya belum tentu lulus semua," ujarnya.
Tohari menuturkan, sepengetahuannya, tahun ini seleksi P3K akan dilaksanakan dua kali. Tahap pertama dilaksanakan bulan ini dan tahap kedua setelah Pemilu 2019.
"Setelah itu diteruskan dengan seleksi CNPS. Tapi itu baru rencana," kata dia.
Kuota P3K harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah. Hasil konsultasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kata Tohari, kemampuan keuangan untuk belanja pegawai baru hanya cukup teraloksikan 500 hingga 600 orang.
"Kami konsultasi dengan pihak BPKAD menyangkut kemampuan keuangan daerah. Hitungannya bisa dilihat dari jumlah pegawai yang pensiun setiap tahun," ujarnya.
Di Kabupaten Cianjur rata-rata jumlah pegawai yang pensiun sekitar 500 hingga 600 orang. Tahun ini dipastikan terdapat 600 orang yang masuk masa pensiun.
"Mungkin kuota untuk P3K dan CPNS sekitaran itu. Untuk P3K-nya tahap pertama sekitar 250 orang dari tiga bidang," pungkas Tohari. (OL-3)
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Sembilan ribu honorer ini merupakan para tenaga honor yang menyebar di seluruh OPD. Banyak dari tenaga honor merupakan tenaga teknis
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Seluruh honorer K2 di Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara (Sumut) tidak lolos administrasi seleksi PPPK 2024.
SANDI Butar-Butar, pelapor dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran, mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk gaji PPPK masuk dalam dokumen RPJMD
Penegasan ini disampaikan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Dr. Setiawan Aswad, usai mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel terkait RPJMD, Jumat malam (18/7/2025).
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
Total peserta kegiatan ini mencapai 88.676 orang, terdiri dari 17.221 CPNS (260 peserta klasikal dan 16.961 secara daring) dan 71.455 PPPK.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan harapan besar kepada para ASN PPPK yang baru diangkat agar senantiasa memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Kabupaten Tuban.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved