Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
SEBANYAK 3.181 orang tenaga honorer di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berhak mengikuti pendaftaran testing Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Jumlah tenaga honorer tersebut yang terdaftar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Dalam surat Menpan, untuk Cianjur dalam data yang ada di sana itu sebanyak 3 ribu untuk guru, kemudian untuk kesehatan 109 orang, dan untuk pertanian (PPL/petugas penyuluh lapangan) itu 72 orang. Itu yang berhak ikut testing," terang Kepala BKPPD Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, Kamis (7/2).
Namun, kata dia, tidak semua tenaga honorer yang terdata di Kemenpan-RB itu bisa mengikuti tersebut. Mereka terlebih dahulu harus melalui tahapan seleksi administrasi.
"Itupun nanti disaring sesuai dengan persyaratan. Apakah memenuhi syarat atau tidak. Contoh misalnya pendidikan kan harus S1 untuk guru. Kemudian untuk tenaga kesehatan minimal D3, sedangkan untuk pertanian minimal SLTA," kata Tohari.
Baca juga: Penerimaan PPPK untuk Penyuluh Pertanian Dimulai 8 Februari
Tohari mengaku BKPPD Kabupaten Cianjur, hari ini (kemarin) sudah menyerahkan kebutuhan formasi PPPK ke Kemenpan-RB. Sesuai jadwal, pendaftaran P3K akan dimulai Jumat (8/2).
"Hari ini kami akan sampaikan formasinya ke Kemenpan-RB," imbuhnya.
Tohari mengungkapkan dengan adanya seleksi tersebut maka tidak semua peserta lulus P3K. Apalagi kemampuan anggaran daerah relatif terbatas.
"Iya belum tentu lulus semua," ujarnya.
Tohari menuturkan, sepengetahuannya, tahun ini seleksi P3K akan dilaksanakan dua kali. Tahap pertama dilaksanakan bulan ini dan tahap kedua setelah Pemilu 2019.
"Setelah itu diteruskan dengan seleksi CNPS. Tapi itu baru rencana," kata dia.
Kuota P3K harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah. Hasil konsultasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kata Tohari, kemampuan keuangan untuk belanja pegawai baru hanya cukup teraloksikan 500 hingga 600 orang.
"Kami konsultasi dengan pihak BPKAD menyangkut kemampuan keuangan daerah. Hitungannya bisa dilihat dari jumlah pegawai yang pensiun setiap tahun," ujarnya.
Di Kabupaten Cianjur rata-rata jumlah pegawai yang pensiun sekitar 500 hingga 600 orang. Tahun ini dipastikan terdapat 600 orang yang masuk masa pensiun.
"Mungkin kuota untuk P3K dan CPNS sekitaran itu. Untuk P3K-nya tahap pertama sekitar 250 orang dari tiga bidang," pungkas Tohari. (OL-3)
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Sembilan ribu honorer ini merupakan para tenaga honor yang menyebar di seluruh OPD. Banyak dari tenaga honor merupakan tenaga teknis
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Seluruh honorer K2 di Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara (Sumut) tidak lolos administrasi seleksi PPPK 2024.
SANDI Butar-Butar, pelapor dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran, mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
Sejak nota itu diterbitkan, sala seorang tenaga medis dan rekan-rekannya dilarang masuk kerja dan tidak diperbolehkan mengikuti proses penandatanganan perpanjangan kontrak tahun berjalan.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Adiman, menjelaskan bahwa total formasi P3K yang ditetapkan Kementerian PAN-RB untuk Pemprov Sulteng tahun 2024 berjumlah 5.330.
PENGUMUMAN kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 untuk PPPK Paruh Waktu sudah dimulai sejak Senin, 16 Juni 2025.
PARA peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 saat ini pasti tengah menantikan pengumuman kelulusan setelah ada penyesuaian dari BKN.
Sebanyak 3.926 orang resmi dilantik dan diambil sumpahnya menjadi PPPK Kota Denpasar Tahap I yang sebelumnya merupakan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemkot Denpasar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved