Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 3.181 orang tenaga honorer di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berhak mengikuti pendaftaran testing Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Jumlah tenaga honorer tersebut yang terdaftar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Dalam surat Menpan, untuk Cianjur dalam data yang ada di sana itu sebanyak 3 ribu untuk guru, kemudian untuk kesehatan 109 orang, dan untuk pertanian (PPL/petugas penyuluh lapangan) itu 72 orang. Itu yang berhak ikut testing," terang Kepala BKPPD Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, Kamis (7/2).
Namun, kata dia, tidak semua tenaga honorer yang terdata di Kemenpan-RB itu bisa mengikuti tersebut. Mereka terlebih dahulu harus melalui tahapan seleksi administrasi.
"Itupun nanti disaring sesuai dengan persyaratan. Apakah memenuhi syarat atau tidak. Contoh misalnya pendidikan kan harus S1 untuk guru. Kemudian untuk tenaga kesehatan minimal D3, sedangkan untuk pertanian minimal SLTA," kata Tohari.
Baca juga: Penerimaan PPPK untuk Penyuluh Pertanian Dimulai 8 Februari
Tohari mengaku BKPPD Kabupaten Cianjur, hari ini (kemarin) sudah menyerahkan kebutuhan formasi PPPK ke Kemenpan-RB. Sesuai jadwal, pendaftaran P3K akan dimulai Jumat (8/2).
"Hari ini kami akan sampaikan formasinya ke Kemenpan-RB," imbuhnya.
Tohari mengungkapkan dengan adanya seleksi tersebut maka tidak semua peserta lulus P3K. Apalagi kemampuan anggaran daerah relatif terbatas.
"Iya belum tentu lulus semua," ujarnya.
Tohari menuturkan, sepengetahuannya, tahun ini seleksi P3K akan dilaksanakan dua kali. Tahap pertama dilaksanakan bulan ini dan tahap kedua setelah Pemilu 2019.
"Setelah itu diteruskan dengan seleksi CNPS. Tapi itu baru rencana," kata dia.
Kuota P3K harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah. Hasil konsultasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kata Tohari, kemampuan keuangan untuk belanja pegawai baru hanya cukup teraloksikan 500 hingga 600 orang.
"Kami konsultasi dengan pihak BPKAD menyangkut kemampuan keuangan daerah. Hitungannya bisa dilihat dari jumlah pegawai yang pensiun setiap tahun," ujarnya.
Di Kabupaten Cianjur rata-rata jumlah pegawai yang pensiun sekitar 500 hingga 600 orang. Tahun ini dipastikan terdapat 600 orang yang masuk masa pensiun.
"Mungkin kuota untuk P3K dan CPNS sekitaran itu. Untuk P3K-nya tahap pertama sekitar 250 orang dari tiga bidang," pungkas Tohari. (OL-3)
Para tenaga honorer dari tenaga kesehatan (nakes) dan guru yang tergabung dalam “Aliansi Honorer Non Data BKN Gagal CPNS Indonesia” berunjuk rasa di Jakarta.
Melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025, masyarakat dari 15 golongan kini bisa menikmati layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta secara gratis.
Sementara Kasat Intelkam Polres Bangka Iptu Djunaidi mengatakan, sejak di penerimaan P3K dibuka kamis lalu jumlah pemohon SKCK membludak.
Bupati Eka Putra juga menyampaikan, akan memperjuangkan tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Sembilan ribu honorer ini merupakan para tenaga honor yang menyebar di seluruh OPD. Banyak dari tenaga honor merupakan tenaga teknis
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Lembata membutuhkan investasi yang ramah lingkungan, meskipun beberapa sektor strategis kerap mendapat penolakan dari sebagian masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved