Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PETUGAS gabungan dari Dinas Perhubungan (Dishub), TNI serta Polres Cimahi melaksanakan razia kelengkapan kendaraan di Jalan Amir Machmud, Kota Cimahi, Kamis (7/2).
Petugas memeriksa sejumlah kelengkapan berkendara seperti surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), lampu kendaraan dan lain-lainnya.
Razia tersebut dilakukan menyusul terjadinya kecelakaan Bus Kramat Jati jurusan Wonogiri-Bandung di Jalan Raya Cicalengka, Kabupaten Bandung yang mengakibatkan dua orang meninggal dan puluhan penumpang mengalami luka.
Kasi Angkutan pada Dishub Kota Cimahi, Ranto Sitanggang menuturkan, razia dilakukan untuk menertibkan pengguna jalan serta dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan angkutan umum.
"Sasarannya, Dishub lebih menekankan razia terhadap kendaraan angkutan orang, menyusul terjadinya kecelakaan tunggal yang menimpa satu unit bus yang terguling di Cicalengka. Kami tak ingin kejadian serupa terjadi di wilayah Cimahi," kata Ranto di sela-sela razia, Kamis (7/2).
Baca juga: Sopir Ngantuk, Bus Kramat Djati Celaka
Dari hasil pemeriksaan, dia mengaku, masih ada supir angkutan yang melakukan pelanggaran. Bahkan, dua unit angkutan kota (angkot) terpaksa dikandangkan lantaran tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.
"Supirnya beralasan surat-suratnya sedang diurus, tetapi setelah dicek, ternyata surat-suratnya mati sejak 2017," bebernya.
Selain angkutan umum, razia ini dilakukan kepada pengguna kendaraan pribadi. Hal tersebut bertujuan untuk menggencarkan program keselamatan berlalu lintas, sehingga terciptanya masyarakat yang patuh terhadap keselamatan di jalan raya.
"Kegiatan (razia) gabungan ini yang pertama di tahun 2019. Kami dari Dishub memeriksa dokumen kelengkapan angkutan, baik angkutan orang maupun barang, sedangkan kepolisian pemeriksaan kendaraan pribadi. Sementara dari TNI memeriksa kendaraan dinas yang digunakan anggota," ujarnya. (OL-3)
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Tepung kemasan bermerek membuat produk disukai pembeli dari berbagai wilayah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved