KEBIJAKAN satu arah yang diterapkan pemerintah untuk melancarkan arus mudik ditentang Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI). IPOMI menilai kebijakan satu arah itu dipandang merugikan para pelaku usaha bus.
Ketua Umum IPOMI Kurnia Lesani Adnan mengungkapkan skema itu akan memicu keterlambatan armada bus dan angkutan umum lain yang masuk dari Jawa Timur dan Jawa Tengah ke Jakarta.
Padahal, jika ingin membuat arus mudik lancar, pemerintah seharusnya memudahkan moda transportasi bus dan mendorong masyarakat menggunakan angkutan tersebut.
"Namun, sekarang kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada kami. Padahal, tujuan utama Trans Jawa itu untuk efisiensi, mengurangi beban konsumsi bahan bakar, memudahkan konektivitas. Kalau seperti ini, hal itu tak bisa kami capai," ujar Kurnia melalui keterangan resminya, kemarin.
Sebelumnya, dalam mengantisipasi terjadinya kemacetan selama musim mudik Lebaran 2019, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri akan memberlakukan arus lalu lintas satu arah (one way) di jalan tol dari arah Jakarta menuju Brebes Barat.
Hal itu berarti, selama musim mudik, tol hanya dibuka satu arah, yakni untuk kendaraan yang datang dari arah Jakarta hingga pintu keluar Tol Brebes Barat.
Untuk kendaraan yang datang dari arah tol Semarang, akan disiapkan pintu keluar melalui exit tol Brebes Barat untuk kemudian melintas melalui jalur pantura ke Jakarta.
Penerapan lalu lintas satu arah akan dimulai dari Kilometer (Km) 29 Gerbang Tol Cikarang Utama hingga Km 262 Brebes Barat dan berjalan 24 jam penuh sejak 30 Mei sampai 2 Juni mendatang.
Kasat Lantas Polres Brebes, Ajun Komisaris M Adimas Purwonegoro Sugeng Eko, menjelaskan kebijakan satu arah akan mengurai penumpukan kendaraan pemudik akibat penyempitan jalur sebelum Brebes Barat.
Dia melanjutkan dengan rencana pemberlakuan sistem satu arah dari Jakarta menuju Brebes Barat, akan berdampak pada kendaraan yang datang dari arah Purwokerto karena tidak bisa memasuki Tol Pejagan menuju arah barat (Jakarta). (Pra/JI/E-3)
