Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KAUKUS Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam penyusunan kebijakan. Supaya manfaat kebijakan itu lebih luas dan tidak bias gender.
“Suara perempuan yang punya perspektif gender sangat penting duduk di parlemen maupun di eksekutif untuk membuat kebijakan,” kata Ketua Presidium KPPI Kanti W Janis di Kompleks Media Group, Jakarta Barat, Kamis (14/7).
Janis menilai sistem perpolitikan Indonesia saat ini belum maksimal mengakomodasi perempuan. Kehadiran mereka masih sekadar pemenuhan syarat administratif partai politik (parpol) di pemilihan umum (pemilu).
Selain itu, dukungan parpol kepada perempuan masih minim. Padahal, pertarungan di pemilu membutuhkan banyak dukungan mulai dari pembekalan hingga pendanaan.
“Bahkan perempuan belum banyak diberi nomor urut atas seperti satu sampai tiga,” papar Janis.
Baca juga: DPR Desak Kekerasan Seksual di SMA SPI Segera Diselesaikan
Menurut Janis, parpol berperan penting melahirkan kader perempuan berkualitas dan cerdas. Sebab, parpol merupakan jalan pertama rekrutmen ke kursi legislatif maupun eksekutif.
“Parpol harus konsisten dengan syarat yang diminta KPU (Komisi Pemilihan Umum) agar perempuan yang maju ke pemilu betul-betul dibekali,” ujar dia.
Sementara itu, Janis menyebut masyarakat masih menganggap politikus sebagai pekerjaan maskulin. Sehingga masih sedikit perempuan yang secara sadar terjun ke politik praktis.
“Pesan saya bagi kawan-kawan perempuan yang maju di pemilu, harus percaya diri dan yakin dengan apa yang diperjuangkan karena untuk kepentingan rakyat,” tutur dia. (A-2)
Kementerian Agama mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ratusan ribu guru madrasah dan guru agama di seluruh Indonesia sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Komisi III DPR berencana memanggil Polri dan Kontras terkait kasu penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus
Komisi III DPR gelar rapat khusus terkait penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. DPR desak Polri usut tuntas aktor intelektual serangan tersebut!
Habiburokhman ingatkan bahaya foto AI terduga pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS). Polisi diminta segera klarifikasi agar tak salah sasaran
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved