Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KAUKUS Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam penyusunan kebijakan. Supaya manfaat kebijakan itu lebih luas dan tidak bias gender.
“Suara perempuan yang punya perspektif gender sangat penting duduk di parlemen maupun di eksekutif untuk membuat kebijakan,” kata Ketua Presidium KPPI Kanti W Janis di Kompleks Media Group, Jakarta Barat, Kamis (14/7).
Janis menilai sistem perpolitikan Indonesia saat ini belum maksimal mengakomodasi perempuan. Kehadiran mereka masih sekadar pemenuhan syarat administratif partai politik (parpol) di pemilihan umum (pemilu).
Selain itu, dukungan parpol kepada perempuan masih minim. Padahal, pertarungan di pemilu membutuhkan banyak dukungan mulai dari pembekalan hingga pendanaan.
“Bahkan perempuan belum banyak diberi nomor urut atas seperti satu sampai tiga,” papar Janis.
Baca juga: DPR Desak Kekerasan Seksual di SMA SPI Segera Diselesaikan
Menurut Janis, parpol berperan penting melahirkan kader perempuan berkualitas dan cerdas. Sebab, parpol merupakan jalan pertama rekrutmen ke kursi legislatif maupun eksekutif.
“Parpol harus konsisten dengan syarat yang diminta KPU (Komisi Pemilihan Umum) agar perempuan yang maju ke pemilu betul-betul dibekali,” ujar dia.
Sementara itu, Janis menyebut masyarakat masih menganggap politikus sebagai pekerjaan maskulin. Sehingga masih sedikit perempuan yang secara sadar terjun ke politik praktis.
“Pesan saya bagi kawan-kawan perempuan yang maju di pemilu, harus percaya diri dan yakin dengan apa yang diperjuangkan karena untuk kepentingan rakyat,” tutur dia. (A-2)
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved