Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KAUKUS Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam penyusunan kebijakan. Supaya manfaat kebijakan itu lebih luas dan tidak bias gender.
“Suara perempuan yang punya perspektif gender sangat penting duduk di parlemen maupun di eksekutif untuk membuat kebijakan,” kata Ketua Presidium KPPI Kanti W Janis di Kompleks Media Group, Jakarta Barat, Kamis (14/7).
Janis menilai sistem perpolitikan Indonesia saat ini belum maksimal mengakomodasi perempuan. Kehadiran mereka masih sekadar pemenuhan syarat administratif partai politik (parpol) di pemilihan umum (pemilu).
Selain itu, dukungan parpol kepada perempuan masih minim. Padahal, pertarungan di pemilu membutuhkan banyak dukungan mulai dari pembekalan hingga pendanaan.
“Bahkan perempuan belum banyak diberi nomor urut atas seperti satu sampai tiga,” papar Janis.
Baca juga: DPR Desak Kekerasan Seksual di SMA SPI Segera Diselesaikan
Menurut Janis, parpol berperan penting melahirkan kader perempuan berkualitas dan cerdas. Sebab, parpol merupakan jalan pertama rekrutmen ke kursi legislatif maupun eksekutif.
“Parpol harus konsisten dengan syarat yang diminta KPU (Komisi Pemilihan Umum) agar perempuan yang maju ke pemilu betul-betul dibekali,” ujar dia.
Sementara itu, Janis menyebut masyarakat masih menganggap politikus sebagai pekerjaan maskulin. Sehingga masih sedikit perempuan yang secara sadar terjun ke politik praktis.
“Pesan saya bagi kawan-kawan perempuan yang maju di pemilu, harus percaya diri dan yakin dengan apa yang diperjuangkan karena untuk kepentingan rakyat,” tutur dia. (A-2)
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved