Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KAUKUS Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam penyusunan kebijakan. Supaya manfaat kebijakan itu lebih luas dan tidak bias gender.
“Suara perempuan yang punya perspektif gender sangat penting duduk di parlemen maupun di eksekutif untuk membuat kebijakan,” kata Ketua Presidium KPPI Kanti W Janis di Kompleks Media Group, Jakarta Barat, Kamis (14/7).
Janis menilai sistem perpolitikan Indonesia saat ini belum maksimal mengakomodasi perempuan. Kehadiran mereka masih sekadar pemenuhan syarat administratif partai politik (parpol) di pemilihan umum (pemilu).
Selain itu, dukungan parpol kepada perempuan masih minim. Padahal, pertarungan di pemilu membutuhkan banyak dukungan mulai dari pembekalan hingga pendanaan.
“Bahkan perempuan belum banyak diberi nomor urut atas seperti satu sampai tiga,” papar Janis.
Baca juga: DPR Desak Kekerasan Seksual di SMA SPI Segera Diselesaikan
Menurut Janis, parpol berperan penting melahirkan kader perempuan berkualitas dan cerdas. Sebab, parpol merupakan jalan pertama rekrutmen ke kursi legislatif maupun eksekutif.
“Parpol harus konsisten dengan syarat yang diminta KPU (Komisi Pemilihan Umum) agar perempuan yang maju ke pemilu betul-betul dibekali,” ujar dia.
Sementara itu, Janis menyebut masyarakat masih menganggap politikus sebagai pekerjaan maskulin. Sehingga masih sedikit perempuan yang secara sadar terjun ke politik praktis.
“Pesan saya bagi kawan-kawan perempuan yang maju di pemilu, harus percaya diri dan yakin dengan apa yang diperjuangkan karena untuk kepentingan rakyat,” tutur dia. (A-2)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved