Pemkab Bekasi Percepat Normalisasi Sungai CBL dan Ciherang

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) melakukan langkah cepat dalam menangani dampak banjir. Fokus utama diarahkan pada percepatan normalisasi Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) dan Sungai Ciherang yang menjadi titik rawan luapan air.

Kepala Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengungkapkan bahwa awalnya seluruh kegiatan normalisasi dijadwalkan pada triwulan III. Namun, mengingat urgensi pascabencana, pihaknya mengusulkan pergeseran waktu pelaksanaan ke triwulan I kepada Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.

"Kami telah melaporkan kepada Pak Plt Bupati terkait rencana kegiatan normalisasi yang semula dijadwalkan pada triwulan III, kami mengusulkan agar memungkinkan bisa dipercepat, sehingga pascabencana ini kegiatan dapat segera dilaksanakan," ujar Henri dalam keterangannya, Jumat (6/2).

Baca juga : Temuan 21 Karung Berisi Cacahan Uang Kertas Rupiah di TPS Liar Bekasi Diamankan

Fokus Aliran Hilir
Prioritas penanganan difokuskan pada Sungai CBL dan Sungai Ciherang karena peran vital keduanya dalam mengendalikan debit air di wilayah hilir, terutama kawasan permukiman padat penduduk. Meski penyelesaian menyeluruh membutuhkan waktu, pengangkatan sedimentasi dan perbaikan tanggul diharapkan mampu menekan risiko banjir susulan.

Henri menambahkan, karena kedua sungai besar tersebut berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), koordinasi intensif terus dilakukan.

"Saat ini kegiatan diarahkan pada sungai-sungai besar untuk kajian dan perencanaannya masih dalam proses melalui Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)," jelasnya.

Baca juga : Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Siagakan Layanan 24 Jam untuk Warga Terdampak Banjir

Pemkab Bekasi kini tengah menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan BBWS agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara kolaboratif melalui rekomendasi teknis yang tepat.

Kendala Anggaran
Di sisi lain, Kepala Bidang PSDA Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Agung Mulya, mengakui adanya tantangan anggaran. Tahun ini, realisasi kegiatan hanya mencapai sekitar 30% dari tahun sebelumnya akibat pemangkasan anggaran yang signifikan. Meski begitu, kajian teknis di wilayah terdampak parah seperti Kecamatan Sukawangi, Tambun Utara, dan Babelan tetap menjadi acuan prioritas.

Menyikapi keterbatasan tersebut, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meminta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pemetaan, terdapat 16 titik tanggul yang mengalami kerusakan serius di Kabupaten Bekasi.

"Di Kabupaten Bekasi terdapat 16 titik tanggul yang mengalami kerusakan dan jebol. Kondisi ini tidak bisa ditangani secara parsial. Karena itu kami minta dukungan Pemprov Jabar dan BBWS untuk memperbaiki tanggul jebol dan kritis," ujar Asep dalam Rapat Koordinasi bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Subang, Kamis (5/2).

Asep menegaskan pentingnya sinergi anggaran lintas pemerintah—baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun pusat melalui BBWS—agar perbaikan infrastruktur vital ini tidak tertunda.

"Pembiayaan akan dilakukan secara bersama-sama, baik dari APBD Kabupaten Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat, maupun melalui dukungan BBWS. Dengan kolaborasi ini, kami berharap proses penanganan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran," pungkasnya. (AK/P-2)