Tingkatkan Integritas Demokrasi Desa, Kabupaten Bekasi Adopsi Pilkades Berbasis Digital

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, mulai mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 dengan mengadopsi sistem digital. Transformasi ini bertujuan untuk mewujudkan proses demokrasi di tingkat desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Rencana besar tersebut menjadi poin utama dalam sosialisasi pilkades serentak, pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pembahasan Koperasi Merah Putih yang digelar di Gedung Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Kamis (22/1).

Mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asda I) Kabupaten Bekasi, Hudaya, menegaskan bahwa koordinasi solid antar-pemangku kepentingan adalah kunci sukses penyelenggaraan pilkades di 154 desa yang masa jabatannya akan berakhir pada September 2026.

Baca juga : Membangun Ruang Digital Aman: Satu Dekade Komitmen Pemerintah untuk Literasi dan Perlindungan Anak

"Kondisi ini menuntut kesiapan kita bersama dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan berintegritas. Saya menekankan pentingnya sinergi agar setiap tahapan berjalan aman dan sesuai regulasi," ujar Hudaya dalam keterangannya, Kamis (22/1).

Jamin Transparansi Lewat Teknologi
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Iman Santoso, mengungkapkan bahwa pelaksanaan pilkades tahun ini merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat terkait fasilitasi pelaksanaan pilkades serentak secara replik atau digital.

"Tujuannya jelas, yakni menjamin terselenggaranya pemilihan yang transparan, jujur, dan adil melalui dukungan teknologi. Ini adalah upaya kita menyokong ketertiban administrasi pemerintahan desa," ungkap Iman.

Baca juga : Remaja 19 Tahun Tewas Tenggelam di Lokasi Banjir Kedungwaringin

Selain persiapan bursa kepemimpinan desa, DPMD juga tengah memproses tahapan pemilihan anggota BPD yang dijadwalkan mulai 26 Januari 2026, menyusul berakhirnya masa jabatan BPD pada 18 Juli mendatang.

Penguatan Ekonomi Desa
Di samping agenda politik, Pemkab Bekasi juga menginisiasi pembentukan Koperasi Merah Putih. Inovasi ini diproyeksikan menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Koperasi ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah usaha, tetapi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan potensi lokal desa secara profesional dan transparan," pungkas Iman.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh jajaran Forkopimda, para camat, serta 179 perwakilan BPD dan kepala desa se-Kabupaten Bekasi, dengan menghadirkan narasumber dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri serta DPMD Provinsi Jawa Barat. (AK/P-2)