Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik tujuh anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2028 di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/12).
Pelantikan ini dibarengi penegasan peran strategis KPID di tengah cepatnya perubahan lanskap media dan maraknya hoaks.
Ketujuh komisioner yang dilantik yakni Ahmad Sulhy, Luli Barlini, Very Opra Ferdinalsyah, Ananda Ismail, Arri Wahyudi Edimar, Didik Suyuthi serta Sona Sofyan Permana.
Pramono mengapresiasi kinerja KPID DKI dalam menjaga kualitas penyiaran. Menurutnya, Jakarta sebagai etalase nasional memiliki daya pengaruh besar karena informasi yang disiarkan dari ibu kota kerap menjadi rujukan dan membentuk persepsi publik hingga tingkat nasional dan internasional.
Ia menilai konvergensi media penyiaran dengan platform digital, ditambah maraknya disinformasi, menjadi tantangan serius yang menuntut peran aktif KPID.
“KPID memegang peran strategis dalam menjaga muruah penyiaran agar tetap beretika, sehat, dan berpihak pada kepentingan publik, terutama melindungi generasi muda,” tegasnya.
Pramono juga menegaskan para komisioner terpilih telah melalui proses seleksi yang kredibel dan transparan. Amanah tersebut, kata dia, menuntut integritas, independensi, serta keberanian menegakkan regulasi secara adil dan konsisten.
Pemprov DKI Jakarta, lanjut Pramono, berkomitmen mendukung penguatan ekosistem penyiaran berkualitas dengan tetap menjunjung tinggi independensi KPID.
Kolaborasi diharapkan mampu menghadirkan siaran yang informatif dan mendidik, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang berbudaya dan beradab. (Far/P-2)
Budi mengatakan personel akan ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat Kristiani selama perayaan Paskah.
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved