Kebijakan Penutupan Wisata Puncak Menuai Sorotan Beragam Pihak

POLEMIK kebijakan penutupan sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor, terus menuai sorotan dari berbagai pihak. Ketegangan sempat meningkat setelah rombongan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, dihadang warga saat menghadiri sebuah acara di kawasan tersebut pada 6 Oktober 2025.

Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) telah bersiap untuk menyampaikan keluhan dan harapan secara langsung menteri Hanif. Namun, pertemuan itu urung terjadi. Hanif dikabarkan meninggalkan lokasi usai menghadiri acara simbolis penanaman pohon, tanpa dialog dengan warga.

“Padahal kami sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan keluhan dan harapan. Tapi Pak Menteri malah langsung pergi setelah acara simbolis tanam pohon. Ini sangat mengecewakan,” ungkap Muhsin, Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Senin (6/10).

Baca juga : Legislator Gerindra Minta Presiden Evaluasi Kebijakan Penyegelan Wisata di Puncak

Kebijakan itu mendapat reaksi keras dari banyak pihak. Salah satunya dari Anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, Mulyadi. Politikus Gerindra itu menilai kebijakan penutupan tempat wisata dilakukan secara serampangan.

“Saya sangat geram dan marah terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Tindakannya di kawasan Puncak telah mengganggu iklim wisata dan investasi, serta menyebabkan ribuan pegawai dirumahkan akibat tempat kerjanya berhenti beroperasi,” ujar Mulyadi kepada wartawan, Jumat (3/10.

Dalam masa reses, Mulyadi juga menggelar pertemuan dengan warga Puncak untuk menyerap aspirasi masyarakat pada 9 Oktober 2025.

Baca juga : Tempat Rekreasi Hibisc Fantasy Puncak Bogor Dibongkar Paksa Warga

“Saya miris. Mereka lapar. Padahal ini Dapil saya. Mereka dekat dengan kediaman Pak Presiden di Hambalang. Maka saya sengaja memilih Puncak sebagai lokasi reses perdana saya karena ini urgent(darurat). Berita dan video keluhan masyarakat Puncak sudah sampai ke Presiden," tegasnya.

Kritik juga datang dari kalangan akademisi. Guru Besar IPB University, Ricky Avenzora, menilai langkah penyegelan dan pencabutan izin sejumlah lokasi wisata oleh pemerintah sangat tidak bijak. Menurutnya, kebijakan itu tidak melalui prosedur yang tepat dan berpotensi merugikan banyak pihak.

“Intinya, kebijakan itu tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat. Hal tersebut sungguh tidak bijak dan sangat merugikan. Praktik semacam ini harus segera dihentikan dan tidak boleh diulang,” tegas Ricky.

Ia juga mendorong pemerintah untuk memulihkan hak usaha para pengelola wisata serta memberikan fasilitasi, bukan penyegelan. Ricky mencontohkan Eiger Adventure Land sebagai salah satu pelaku ekowisata yang seharusnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

“Indonesia hanya memiliki sedikit pengusaha wisata menengah-atas yang konsisten. Eiger adalah salah satunya. Pola hentikan dan bongkar seperti ini justru menunjukkan arogansi jabatan yang secara hukum tidak dibenarkan serta merugikan masyarakat luas dan negara,” jelasnya. 

Dalam keterangan Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu, penutupan sejumlah lokasi wisata di Puncak, Bogor, dilakukan karena diduga ada pelanggaran  terhadap ketentuan persetujuan lingkungan, termasuk membuang limbah cair langsung ke aliran Sungai Ciliwung. 

Data KLH/BPLH menunjukkan, di segmen satu Sungai Ciliwung (Puncak, Bogor) terdapat 22 hotel bintang tiga ke atas yang berpotensi mencemari lingkungan. (P-4)