Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Daerah dinilai perlu melakukan pembenahan tata ruang kota masing-masing untuk meminimalkan bencana banjir yang kini melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek. Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan dengan kondisi curah hujan ekstrim 190 mm/hari dan diprediksi akan meningkat lagi di atas tanggal 11 Maret, wilayah seperti Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan perlu dibenahi terutama permukiman yang berada di bantaran sungai dan sekitar.
Menurutnya, pengerukan kali dan keberadaan tanggul tidak cukup untuk mengatasi banjir. Selain itu operasi modifikasi cuaca juga dinilai belum cukup.
"Permukiman yang berada tepat di bantaran kali sebaiknya direlokasi ke Rusunawa terdekat, badan sungai dikeruk, diperlebar dan dihijaukan," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (4/3).
Nirwono mengatakan, selain keberadaan sungai, untuk mengurangi banjir yang meluap melalui sungai perlu dilakukan optimalisasi situ/danau/embung /waduk.
"Jika perlu membangun danau/waduk baru untuk membantu menampung luapan air sungai dan diresapkan ke dalam tanah dan mengurangi debit air sungai secara signifikan sehingga tidak meluap membanjiri permukiman," bebernya.
Lebih lanjut, seluruh kota harus merehabilitasi seluruh saluran air kota yang sudah tidak mampu menampung air hujan, saluran air harus diperbesar dimensi saluran sesuai kelas jalan.
"Saluran air terhubung dengan SDEW terdekat untuk ditampung luapan air hujan," jelasnya.
Untuk jangka pendek, Nirwono mengatakan, modifikasi cuaca juga penting namun tidak menyelesaikan persoalan banjir.
"Untuk mengurangi intensitas hujan dan mendistribusikan ke wilayah lain penting, tetapi tidak menyelesaikan masalah bajir, maka yang harus dilakukan adalah langkah-langkah di atas," pungkasnya. (H-4)
Banjir Jabodetabek belum surut. Hingga akhir Januari 2026, 143 RT sempat terendam. Simak cara mencegah air masuk rumah saat banjir susulan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku siap untuk bersinergi dengan tim bentukan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani persoalan banjir Jakarta dan Jabodetabek.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai potensi banjir di wilayah Jabodetabek.
Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada istilah untuk banjir kiriman. Ia menegaskan, banjir yang terjadi di ibu kota itu bukan karena air kiriman dari Bogor.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 7-11 Juli 2025 untuk percepatan penanganan darurat banjir di area Jakarta Raya.
Untuk penanganan banjir di Jabodetabek, BNPB melanjutkan modifikasi cuaca
Penataan ulang Teras Cihampelas diproyeksikan menjadi bagian dari revitalisasi besar-besaran di sepanjang Jalan Cihampelas,
Diharapkan hasil kajian peneliti bisa menjadi landasan Pemkot Jakarta Selatan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved