1.623 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Aksi BEM SI di Patung Kuda

BADAN eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini. Sebanyak 1.623 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi.

"Total sebanyak 1.623 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Aksi BEM SI dan aliansi lainnya," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Senin (17/2).

Susatyo mengatakan personel tersebut disebar di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara. Rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi bersifat situasional.

Baca juga : Polisi Rekayasa Lalin Depan Patung Kuda karena Aksi Bela Rempang

"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Istana akan dialihkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif. Dia juga mengimbau kepada massa untuk melakukan aksi unjuk rasa sesuai aturan yang ada.

Dihubungi terpisah, Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan aksi hari ini akan diikuti oleh 5 ribu peserta. Selain itu, aksi dilakukan serentak di seluruh wilayah.

Baca juga : Mahasiswa Tuntut Gubernur Kalsel Atasi Karhutla

"Dari laporan konsolidasi kami kemarin ada 5 ribuan lebih akan turun. Hari ini kami menginstruksikan buat turun serentak di setiap daerah," kata Herianto.

Herianto menjelaskan ada beberapa tuntutan yang dibawa BEM SI dalam aksi unjuk rasa. Mulai dari pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 hingga transparansi status pembangunan.

Berikut beberapa tuntutan BEM SI:

1. Menuntut Presiden mencabut Inpres no 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat
2. Transparansi status pembangunan
3. Transparansi keseluruhan program MBG
4. Tolak revisi UU Minerba
5. Tolak dwifungsi TNI
6. Tangkap dan adili Jokowi
7. Sahkan RUU Perampasan aset. (Fik/P-2)