Pengamat: Pemerintah Harus Update dengan Perkembangan Teknologi Telekomunikasi

DIREKTUR Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mengakui bahwa Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang belum lama diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kemajuan yang sangat signifikan.

"Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi ini kan sudah ada sejak lama. Namun memang tantangan teknologi juga kian beragam dan cepat berkembang sehingga Balai Besar inipun harus mengikuti kemajuan dan kebutuhan jaman," kata Heru saat dihubungi pada Kamis (9/5).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Balai Besar tersebut saat ini sudah memiliki kemampuan teknologi yang sama dengan tempat serupa di Tiongkok.

Baca juga : 6 Cara Mudah dan Cepat Cek Pulsa Telkomsel

"Saya pernah ke laboratorium serupa di Shanghai Tiongkok, kita tidak kalah dengan mereka dimana misalnya pengujian gelombang frekuensi juga makin detil dan bisa dipakai untuk beragam jenis produk yang memancarkan frekuensi, termasuk mobil, perangkat internet of things dan lainnya," jelasnya.

Meski sudah terbilang modern, sambung Heru, pemerintah Indonesia diminta jangan terlalu berpuas diri dan harus update terkait dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan nirkabel yang sudah merambah ke berbagai produk untuk kemudian terus memperbaharui kebutuhan alat uji sesuai teknologi baru nantinya.

"Dan kalau bisa, karena beberapa negara di Asia Tenggara lainnya tidak memiliki laboratorium seperti di Indonesia, maka Balai Besar Pengujian Telekomunikasi bisa menjadi tempat kerja sama untuk negara lain di kawasan," imbuh Heru.

Baca juga : Indosat Borong Penghargaan World Communications Award 2023

Harus Kerja Keras

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia membidik dua perusahaan besar dunia yakni Microsoft dan juga Apple untuk menggunakan pemasok asal Indonesia dalam perangkat teknologi dan komunikasinya.

"Kalau Microsoft kan lebih ke rencana mereka membangun data center di Indonesia. Komitmen ini yang harus dikejar progres nya, sebab kan banyak yang berhasrat investasi tapi zonk. Kalau Apple fokusnya adalah bagaimana memaksa mereka untuk memenuhi kewajiban TKDN ponsel di Indonesia. Dimana mereka harus membangun pabrik seperti pabrikan ponsel lainnya," paparnya.

Sebagai informasi, saat ini Apple Investasi Apple di Indonesia yang tercatat kecil sekali. Hanya US$44 juta atau sekitar Rp586 miliar untuk mendirikan Apple Developer Academy. Angka tersebut jauh berbanding dengan investasi Apple di Vietnam US$15,84 miliar atau Rp258 triliun.

Baca juga : Perluas Ketersediaan Solusi Perlindungan Data, Vinchin Berkolaborasi dengan Wahana

"Jangan mau kita dengan keinginan mereka yang hanya menyediakan kursus lewat Apple Academy. Nilainya sangat kecil dibanding kewajiban bangun pabrik. Kalau hanya kursus, ya kita tidak bisa berkontribusi apa-apa atau minim sekali memasok produk kita ke perangkat mereka. Kalau dipaksa bangun pabrik, maka akan lebih banyak kontribusi lokal ke perangkat Apple seperti yang didapat Vietnam," tegas Heru.

Untuk itu, Heru meminta pemerintah agar bersikap tegas dan keras agar pihak Apple mau berinvestasi dengan jumlah yang lebih besar lagi daripada saat ini.

"Kalau dari Apple sebagai penguasa ya maunya sesuai hukum ekonomi, dengan pengeluaran seminim mungkin tapi mendapat keuntungan sebesar mungkin. Sehingga, kalau bisa hanya memberi kursus ya ngapain bangun pabrik. Sehingga, pemerintah nya yang harus tegas dan keras," sambungnya. (Fal)