Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan ada ketimpangan terkait pemasangan baliho di Jakarta. Beberapa baliho calon legislatif dan politisi dengan logo partai, namun baliho Kaesang Pangarep masih banyak berdiri di beberapa lokasi.
"Saya tidak tahu apakah mereka bayar pajak atau tidak. Tentu kita melihat ketimpangan karena baliho caleg semua diturunkan juga tanpa ajakan, hanya karena ada partainya," jelasnya kepada awak media, Selasa (14/11).
Ia pun mengatakan, adanya kemunduran dari penyelenggaraan pemilu. Disinyalir adanya keberpihakan yang bisa merusak tatanan bernegara dari Pemerintah setempat.
Baca juga: Keterlibatan Publik Awasi Pemilu Dibutuhkan untuk Cegah Ketidaknetralan
"Harusnya Kesbangpol yang anak buah Pj Gubernur tidak usah ditanya, kejadian di berbagai daerah juga menunjukkan keberpihakan yang merusak tatanan bernegara," ujar Politisi PDIP itu.
Ia menegaskan, harusnya pemerintah bertindak tegas untuk menurunkan baliho atau spanduk dengan konotasi ajakan memilih meski hanya bergambar partai.
Baca juga: Caleg Perempuan Belum 30%, KPU Dilaporkan ke Bawaslu
"Itu standar ganda. Jelas ada partai, kalau pake standar itu harusnya ikut diangkut atau yang lain tidak diangkut. Kita butuh pemilu jurdil dan luber," pungkasnya.
Terpisah, Pengamat Politik Dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan siapa pun yang memasang baliho melanggar aturan dan estetika harus ditindak.
"Siapapun harus memasang baliho pas dan tidak mengganggu. Semua tokoh semua ketum partai dan caleg harus sesuai dengan undang-undang dan menyesuaikan lingkungan," jelasnya kepada awak media, Senin (13/11).
Sesuai aturan yang berlaku, atribut itu tidak boleh ditempatkan pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya, tanpa izin.
Hal itu sebagaimana tertera dalam Pasal 52 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. (Far/Z-7)
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
Pusat kuliner dibangun di atas lahan seluas 2,1 hektare dengan kapasitas pengunjung hingga 2.000 orang.
PERSEBAYA menyatakan dukungan kepada CEO Persis Solo, Kaesang Pangarep untuk menjadi Ketua Komite Pemilihan (KP) dalam Kongres Biasa PSSI yang akan digelar Minggu (15/1).
MAJU sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) PSSI, Menteri BUMN Erick Thohir banyak menuai dukungan. Dukungan ini juga termasuk dari putra bungsu Presiden Joko Widodo
PAN beranggapan Presiden Jokowi tidak melakukan upaya cawe-cawe dalam pesta demokrasi tersebut.
Pembuktian itu diperlukan agar isu terkait ‘cawe-cawe’ Jokowi jilid 2 valid dan tidak menjadi isu yang simpang siur.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa PDIP ikut mempertimbangkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep
JURU bicara PSI Dedek Prayudi mengatakan partainya masih menghitung, membaca secara saksama peluang ketua umumnya Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah.
PENGAMAT politik M Qodari, mengatakan peluang kemenangan Ketum PSI Kaesang Pangarep dalam pencalonan sebagai kepala daerah lebih besar di Pilkada Jawa Tengah.
PRESIDEN Joko Widodo merespons pertanyaan awak media mengenai restu yang diberikan bagi putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada 2024.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) duduk satu meja di DPP PKS, Jakarta, Senin (8/7). Ahmad Syaikhu, menilai jika Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep menarik
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menerangkan dirinya tidak menyodorkan namanya untuk maju di Pilkada Serentak 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved