Angka Kemiskinan Turun, Ketimpangan Sosial masih Tinggi di DKI

SEKALIPUN jumlah penduduk miskin sudah berkurang pada periode Maret 2023, namun masih menyisakan pekerjaan rumah yakni ketimpangan yang semakin meningkat. Artinya celah antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas justru semakin tinggi.

Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi mengatakan, naiknya tingkat ketimpangan pada periode Maret 2023 ini juga sekaligus dibarengi dengan meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.

"Angka ketimpangan pada periode ini sebesar 0,431 atau naik 0,019 poin dibandingkan kondisi September 2022," kata Dwi dalam keterangan resmi, Senin (17/7).

Baca juga: BPS DKI Jakarta: Penduduk Miskin Jakarta Berkurang 17.100 Orang

Pada periode ini, distribusi penduduk pada kelompok pengeluaran 40% terbawah turun 0,60 poin menjadi 16,39 poin dibandingkan periode September 2022. Walaupun demikian, menurut kategori Bank Dunia, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta masih berada pada kategori ketimpangan menengah.

"Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan," ujarnya.

Baca juga: Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun 0,46 Juta Orang

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin. Pada periode September 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan.

Indeks kedalaman kemiskinan naik 0,013 poin yang berarti jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan juga naik sebesar 0,017 poin yang berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin tinggi.

Dengan besaran garis kemiskinan di Jakarta sebesar Rp792.515 dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 4-5 orang (rata-rata 4,89), maka jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan di setiap rumah tangga miskin adalah sebesar Rp3.875.398 per bulan.

Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk miskin tidak terlalu tinggi. Kondisi ini menyebabkan kepala rumah tangga miskin cenderung bekerja serabutan di sektor-sektor informal seperti perdagangan, jasa perorangan dan perikanan khususnya di Kepulauan Seribu.

Dengan demikian, rumah tangga miskin tetap mengalami kesulitan ekonomi karena dengan pendapatan yang relatif kecil tetapi tetap harus menanggung 4-5 orang. Angka ini terbilang tinggi dan mengakibatkan sulit bagi penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan semua anggota rumah tangga dan berjuang keluar dari kemiskinan. (Put/Z-7)