Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni, menghadiri acara wisuda kelas 6 yang diselenggarakan SDIT At-Taufiq, baru-baru ini.
Mewakili Ketua DPRD Kota Bogor, Sri menyampaikan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Kota Bogor melalui DInas Pendidikan dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Bogor merupakan hal yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bogor.
Sebab, menurut Sri, untuk memajukan Kota Bogor, maka perlu didasari dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang baik. Angka lama sekolah menjadi patokan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk mengambil kebijakan di sektor pendidikan.
Baca juga: DPRD Kota Bogor: Ada Titik Temu Soal Relokasi Pedagang Plaza Bogor
“Karena masyarakat yang baik dan maju ketika sektor pendidikan dijadikan landasan pembangunan. Namun memang pemerintah tidak dapat bergerak sendiri sehingga butuh kolaborasi dari lembaga pendidikan yang ada,” ujar Sri dalam keteranganya, Selasa (13/6).
Jaga Porsi Anggaran di Atas 20%
Lebih lanjut, Sri juga menyampaikan DPRD Kota Bogor akan terus mendukung dan menjaga ekosistem dunia pendidikan di Kota Bogor dengan menjaga porsi anggaran APBD di atas 20%.
Dalam anggaran tersebut sudah terbagi menjadi pos-pos untuk penggunaan dana BOS, perbaikan sarana prasarana dan lainnya.
Baca juga: Perbaikan Sarana Sekolah Diharap Tingkatkan Pendidikan di Kota Bogor
“Alhamdulillah selama ini kami di DPRD Kota Bogor terus mendoron agar anggaran pendidikan di Kota Bogor bisa diatas ambang 20 persen dari total APBD Kota Bogor," jelas Sri.
"Itu semua kami lakukan selain bagian dari amanat undang-undang namun juga bagian dari keseriusan kami untuk membangun pendidikan yang lebih baik di Kota Bogor,” terangnya.
Terakhir, Sri pun mengakui bahwa dengan anggaran yang sudah disiapkan masih banyak kekurangan yang perlu ditambal.
Baca juga: Peringati HUT Ke-541 Bogor, DPRD Kota Bogor Gelar Rapat Paripurna
Salah satunya adalah menjaga kondisi bangunan sekolah agar tetap aman serta menambah jumlah sekolah-sekolah baru di Kota Bogor. Sehingga, ia pun kembali mengajak kepada lembaga pendidikan di Kota Bogor untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bogor.
“Memang saat ini masih banyak PR (pekerjaan rumah) dan tugas untuk memajukan pendidikan Kota Bogor ke arah yang lebih baik," katanya.
"Maka kita berharap Pemerintah Kota Bogor akan terus mendukung para lembaga pendidikan yang ada di Kota Bogor baik dari sektor peningkatan mutu pendidik maupun menjaga ekosistem pendidikan yang baik,” pungkas Sri. (RO/S-4)
KABAR duka datang dari Pemerintahan kota Bogor. Wali Kota Bogor periode 1999-2004, Iswara Natanegara meninggal dunia.
Status siaga 3 yang sudah terjadi selama empat jam lebih ini membuatnya khawatir dengan kondisi hilir.
Kemenhut menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas Gunung Karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor
Dari hasil investigasi, kawasan hutan tersebut diduga dimanfaatkan untuk pertambangan tanpa izin yang sah berupa galian batu kapur (karst).
Bertepatan dengan hari jadi, Bonvie meluncurkan program sosial bertajuk “Tumbuh Bersama Bonvie”.
Beberapa titik sudah mulai dilakukan normalisasi. Meski sifatnya masih dalam rangka penanganan darurat, tetapi spek teknisnya sudah mulai mengarah pada standar normalisasi.
PADA 124 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan kebijakan politik etis Belanda untuk rakyat kolonialnya.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved