Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BERDASARKAN data yang dihimpun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), baru 5% kendaraan bermotor di Jakarta yang telah melakukan uji emisi. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Luckmi Purwandari.
"Jadi 90% sampai 95% kendaraan bermotor di Jakarta belum melakukan evaluasi uji emisi. Jadi ini perlu ditingkatkan," kata Luckmi, Rabu (24/5).
Ia menegaskan bahwa pengendalian dan pengurangan gas buang dari kendaraan bermotor yang menyebabkan emisi gas rumah kaca harus ditingkatkan. Pasalnya, pada 2020, KLHK mencatat tren kenaikan emisi gas rumah kaca sebesar 4,3% per tahun. Di samping itu, BMKG juga mencatat kenaikan suhu sebesar 0,03% pertahun.
Baca juga: Jakarta Gelar Uji Emisi Akbar Gratis Demi Perbaiki Kualitas Udara
"Di daerah perkotaan, isu dan dampak perubahan iklim serta pencemaran udara ini sudah kita rasakan, mulai dari udara panas dan kotor. Umumnya transportasi menjadi salah satu penyumbang utama kondisi tersebut di kota-kota besar," beber dia.
Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi, Luckmi menegaskan bahwa KLHK telah menerbitkan sejumlah aturan. Di antaranya Peraturan Menteri LHK nomor 20 tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi bagi Kendaraan Tipe baru. Lalu PP nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai insentif dan disinsentif uji emisi kendaraan bermotor.
Baca juga: Uji Emisi Kendaraan Bakal Diperluas
"Selain itu ada program langit biru untuk provinsi, kabupaten dan kota memperbaiki kualitas udaranya," imbuh dia.
Dan yang teranyar ialah pengembangan aplikasi uji emisi elektronik yang dapat diakses dan digunakan di daerah-daerah. Nantinya aplikasi itu diharapkan dapat diintegrasikan dengan tempat parkir yang menerapkan insentif dan disinsentif berdasarkan hasil uji emisi kendaraan.
"Tentunya upaya-upaya ini harus dilakukan semua pihak agar menciptakan kota yang bersih dan bebas emisi," ucap dia.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin mengungkapkan bahwa diperkirakan pada 2030 emisi karbon yang dihasilkan dari sektor transportasi mencapai 470 juta ton CO2 ekuivalen. Namun demikian, bila penerapan kendaraan elektrik maupun kendaraan zero emission digalakkan, maka gas emisi dari sektor transportasi bisa ditekan 59% menjadi 280 juta ton CO2 ekuivalen.
"Mengkonversi kendaraan dari konvensional dan kendaraan listrik merupakan sebuah keniscayaan bila kita ingin mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor tersebut," ucap dia.
Selain mengurangi emisi, ia menegaskan bahwa kendaraan listrik maupun zero emission dapat menghemat sebanyak 59 juta kiloliter BBM dan 56 juta kiloliter solar atau setara dengan Rp677 triliun.
"Jadi tidak hanya emisi, tapi penggunaan kendaraan listrik bisa menjangkau ke aspek finansial juga," pungkas dia. (Ata/Z-7)
Penetapan legalitas hutan adat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari.
SEJAK lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.
Masyarakat adat yanMasyarakat yang masih mengandalkan tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan adat sering kali tidak berdaya saat menghadapi kepentingan pihak eksternal
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
PADA 2020 berdasarkan data KLHK luas hutan di seluruh Indonesia mencapai 95,6 juta hektare.
PAVILIUN Indonesia memaparkan sejumlah upaya pengendalian perubahan iklim dan keberhasilannya di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-24) di Katowice, Polandia.
Perlindungan sunscreen tidak bisa memproteksi seluruh badan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Disarankan untuk mengenakan pakaian yang memiliki perlindungan anti sinar UV.
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geosofika (BMKG) memprakirakan hujan akan terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat (Jabar) dalam sepekan ke depan.
BADAN Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) akhirnya bisa memetakan sesar aktif yang menjadi pemicu gempa bumi di Kabupaten Sumedang Jawa Barat (Jabar) pada pergantian Tahun 2024.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin memastikan bencana puting beliung di kawasan Sumedang ini tidak menyebabkan korban jiwa.
Gempa di Sumedang terjadi pada 31 Desember 2023 hingga Januari 2024.
SEBANYAK 137 rumah di Dusun Desa, Dusun Segel, Dusun Leuwihalang, Desa Mangkubumi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, tersapu angin puting beliung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved