PEMPROV DKI Jakarta mengalokasikan anggaran hingga Rp469 miliar untuk melakukan pembebasan lahan dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung pada tahun ini.
Kepala UP Tanah Dinas Sumber Daya Air DKI Roedito mengungkapkan besaran anggaran pada 2023 naik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2021-2022, Pemprov DKI mengucurkan dana Rp429 miliar untuk pembebasan 324 bidang lahan, dengan luas 66.515 meter persegi untuk normalisasi Kali Ciliwung.
"Adanya 2023. DPA kita untuk Kali Rp 469 miliar. Ini tahun 2023, DPA-nya, untuk 2024 kan belum," jelas Roedito saat dihubungi, Selasa (21/2).
Baca juga: Presiden: Normalisasi Ciliwung Harus Selesai Akhir 2024
Saat ini, Dinas SDA DKI Jakarta sedang memproses peraturan gubernur terkait penetapan lokasi (penlok) bidang lahan, yang bakal terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Adapun penlok digunakan sebagai dasar pembebasan lahan.
"Sekarang progresnya lagi perpanjangan penlok. Semua di trase Kali Ciliwung itu lagi perpanjangan penlok. Sebentar lagi akan keluar," imbuhnya.
Baca juga: KLHK: Banyak Investor Lirik Startup yang Fokus Kelola Lingkungan
Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut pekan depan terdapat pembebasan lahan di Kelurahan Pangadegan, Jakarta Selatan, Roedito pun membenarkan hal tersebut. Namun, dia kembali menegaskan bahwa pembebasan lahan membutuhkan proses yang panjang.
"Memulai ini kan pasti ada prosesnya. Jadi tidak langsung pembayaran. Prosesnya dilakukan bersama BPN/ATR terkait pengukuran. Ada beberapa tahap, banyak sekali," papar Roedito.
Pada tahun ini, bidang lahan yang akan dibebaskan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung, yaitu di Kelurahan Kampung Melayu sekitar 1,3 kilometer (km), Kelurahan Rawajati 1 km, Kelurahan Cawang 1,8 km dan Kelurahan Cililitan 0,5 km.(OL-11)
