Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV DKI Jakarta mengalokasikan anggaran hingga Rp469 miliar untuk melakukan pembebasan lahan dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung pada tahun ini.
Kepala UP Tanah Dinas Sumber Daya Air DKI Roedito mengungkapkan besaran anggaran pada 2023 naik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2021-2022, Pemprov DKI mengucurkan dana Rp429 miliar untuk pembebasan 324 bidang lahan, dengan luas 66.515 meter persegi untuk normalisasi Kali Ciliwung.
"Adanya 2023. DPA kita untuk Kali Rp 469 miliar. Ini tahun 2023, DPA-nya, untuk 2024 kan belum," jelas Roedito saat dihubungi, Selasa (21/2).
Baca juga: Presiden: Normalisasi Ciliwung Harus Selesai Akhir 2024
Saat ini, Dinas SDA DKI Jakarta sedang memproses peraturan gubernur terkait penetapan lokasi (penlok) bidang lahan, yang bakal terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Adapun penlok digunakan sebagai dasar pembebasan lahan.
"Sekarang progresnya lagi perpanjangan penlok. Semua di trase Kali Ciliwung itu lagi perpanjangan penlok. Sebentar lagi akan keluar," imbuhnya.
Baca juga: KLHK: Banyak Investor Lirik Startup yang Fokus Kelola Lingkungan
Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut pekan depan terdapat pembebasan lahan di Kelurahan Pangadegan, Jakarta Selatan, Roedito pun membenarkan hal tersebut. Namun, dia kembali menegaskan bahwa pembebasan lahan membutuhkan proses yang panjang.
"Memulai ini kan pasti ada prosesnya. Jadi tidak langsung pembayaran. Prosesnya dilakukan bersama BPN/ATR terkait pengukuran. Ada beberapa tahap, banyak sekali," papar Roedito.
Pada tahun ini, bidang lahan yang akan dibebaskan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung, yaitu di Kelurahan Kampung Melayu sekitar 1,3 kilometer (km), Kelurahan Rawajati 1 km, Kelurahan Cawang 1,8 km dan Kelurahan Cililitan 0,5 km.(OL-11)
Upaya mitigasi bencana banjir dan longgor kembali ditegaskan melalui kegiatan Penanaman Pohon Bersama yang digelar Korps Marinir TNi AL dan Pemprov Jabar.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mempercepat langkah mitigasi banjir di Jakarta menghadapi potensi cuaca ekstrem dengan menargetkan normalisasi 12 sungai
Normalisasi sungai ini merupakan ikhtiar konkret untuk mengurangi dampak banjir dan melindungi masyarakat dari potensi kerugian.
AKADEMISI Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, I Nengah Muliarta mengingatkan pemerintah daerah (pemda) di Bali untuk segera melakukan normalisasi sungai.
Hal ini diperkirakan karena saat ini sedang memasuki masa pancaroba dari cuaca kemarau ke penghujan
Normalisasi sungai merupakan upaya untuk mencegah terjadinya banjir di musim penghujan nanti.
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tiang-tiang monorel Jakarta milik PT Adhi Karya yang mangkrak di kawasan Kuningan, tepatnya di Jalan Rasuna Said sisi timur.
Pemprov DKI melakukan mitigasi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem, mulai dari pemantauan intensif BMKG hingga kesiapan infrastruktur pengendali banjir
Selain DBD, Rano juga menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Jakarta. DKI Jakarta masih berada di peringkat delapan nasional untuk kasus TBC.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved