Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
RIBUAN pengemudi Ojek Online yang tergabung dalam PREDATOR (Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta untuk menolak diberlakukannya ERP (Elektronic Road Pricing) atau jalan berbayar di 25 ruas jalan di DKI Jakarta, Rabu (8/2/23).
Para pengemudi Ojek Online itu menilai penerapan ERP sangat memberatkan pengendara, khususnya Ojek dan Driver Online karena pastinya akan melewati jalan berbayar tersebut berkali-kali dalam sehari. Sehingga dipastikan akan menggerus pendapatan mereka yang sudah minim itu.
Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat yang hadir dan memberikan sambutan Pidato Solidaritas pada kesempatan itU mengatakan, bahwa penerapan ERP ini adalah tindakan diskrimintaif terhadap rakyat karena hanya orang berduit saja yang boleh menikmati jalan.
Padahal, tegas Jumhur, semua kendaraan baik itu roda dua dan empat sudah membayar pajak.
"ERP harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit. Apalagi para pengendara Ojek Online yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari, akan semakin susah," tegas Jumhur.
Dia juga menegaskan jutaan anggota yang tergabung dalam KSPSI juga pada umumnya berkendaraan motor yang pasti akan semakin tergerus kantongnya bila harus memasuki jalan-jalan berbayar seperti ini.
“Di Singapura saja yang pendapatan rata-rata rakyatnya 16 kali lipat dari rakyat Indonesia, masih mengatakan bahwa ERP ini adalah Electronic Rob People yaitu perampokan uang rakyat secara elektronik. Jadi bila ini diterapkan di Jakarta maka ini sama artinya menghisap sampai ke tulang sum-sum rakyat Jakarta”, tegas Jumhur berapi-api yang disambut gemuruh ribuan pengunjuk rasa.
Jumhur memperkirakan bila ERP ini tidak hanya akan diberlakukan di Jakarta, tapi di kota-kota lainnya pun kelak pasti akan diberlakukan
Mengakhiri Pidato Solidaritasnya, Jumhur mengatakan bahwa bila Pemprov DKI masih berkeras ingin menerapkan ERP ini, maka dia tidak segan-segan menurunkan ratusan ribu buruh di Jakarta untuk bersama-sama pengendara Ojek Online datang lagi ke Balaikota untuk memastikan ERP tidak diterapkan. (OL-13)
Baca Juga: Komunitas Ojol Desak Gubernur DKI Copot Kadishub, Syafrin: Terserah Pimpinan
Pasangan Pramono Anung-Rano Karno memiliki progran yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.
Serangan Israel di Gaza mengakibatkan penderitaan terhadap rakyat Palestina, tak terkecuali kaum buruh. Bagaimana upaya kaum buruh membangun solidaritas untuk kemerdekaan Palestina?
BPJS Kesehatan siap berkolaborasi dengan pihak Desk Jamsos KSPSI guna terselenggaranya layanan JKN secara optimal.
Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa perjanjian kerja bersama (PKB) adalah aturan utama baik bagi pekerja maupun pengusaha dalam menjalankan hubungan industrial.
UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan melanggar konstitusi oleh MK.
Tim indentifikasi (Inafis) Polres Tasikmalaya Kota bersama anggota Polsek Cihideung yang mendapatkan informasi dari warga langsung menuju lokasi dan meletakan kantong jenazah
Sektor mobilitas dan pengantaran digital merupakan elemen vital dalam kehidupan masyarakat modern dan denyut perekonomian digital nasional,
Berikut adalah tarif ojek daring berdasarkan zona-zona yang sudah di tetapkan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
Ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) mulai beroperasi normal di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.
Melalui komunikasi yang telah terjalin, Gojek bersama Polda Metro Jaya berkomitmen memproses secara hukum oknum-oknum yang tergabung dalam sindikat pelaku order fiktif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved