Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
RIBUAN pengemudi Ojek Online yang tergabung dalam PREDATOR (Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta untuk menolak diberlakukannya ERP (Elektronic Road Pricing) atau jalan berbayar di 25 ruas jalan di DKI Jakarta, Rabu (8/2/23).
Para pengemudi Ojek Online itu menilai penerapan ERP sangat memberatkan pengendara, khususnya Ojek dan Driver Online karena pastinya akan melewati jalan berbayar tersebut berkali-kali dalam sehari. Sehingga dipastikan akan menggerus pendapatan mereka yang sudah minim itu.
Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat yang hadir dan memberikan sambutan Pidato Solidaritas pada kesempatan itU mengatakan, bahwa penerapan ERP ini adalah tindakan diskrimintaif terhadap rakyat karena hanya orang berduit saja yang boleh menikmati jalan.
Padahal, tegas Jumhur, semua kendaraan baik itu roda dua dan empat sudah membayar pajak.
"ERP harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit. Apalagi para pengendara Ojek Online yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari, akan semakin susah," tegas Jumhur.
Dia juga menegaskan jutaan anggota yang tergabung dalam KSPSI juga pada umumnya berkendaraan motor yang pasti akan semakin tergerus kantongnya bila harus memasuki jalan-jalan berbayar seperti ini.
“Di Singapura saja yang pendapatan rata-rata rakyatnya 16 kali lipat dari rakyat Indonesia, masih mengatakan bahwa ERP ini adalah Electronic Rob People yaitu perampokan uang rakyat secara elektronik. Jadi bila ini diterapkan di Jakarta maka ini sama artinya menghisap sampai ke tulang sum-sum rakyat Jakarta”, tegas Jumhur berapi-api yang disambut gemuruh ribuan pengunjuk rasa.
Jumhur memperkirakan bila ERP ini tidak hanya akan diberlakukan di Jakarta, tapi di kota-kota lainnya pun kelak pasti akan diberlakukan
Mengakhiri Pidato Solidaritasnya, Jumhur mengatakan bahwa bila Pemprov DKI masih berkeras ingin menerapkan ERP ini, maka dia tidak segan-segan menurunkan ratusan ribu buruh di Jakarta untuk bersama-sama pengendara Ojek Online datang lagi ke Balaikota untuk memastikan ERP tidak diterapkan. (OL-13)
Baca Juga: Komunitas Ojol Desak Gubernur DKI Copot Kadishub, Syafrin: Terserah Pimpinan
Konvensi ini dirancang sebagai jawaban atas maraknya praktik kerja paksa, eksploitasi, dan perdagangan manusia di sektor perikanan global.
Jumhur menyampaikan hikmah dari penerapan tarif imbal balik atau resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump sebesar 32% terhadap barang impor dari Indonesia.
Menurut Ketua Umum KSPSI itu, menjadi mitra dengan menjadi pekerja berbeda posisi. Kalau menjadi mitra seperti yang terjadi selama ini mereka tidak terlindungi, jam kerja tidak jelas,
Pemberian penghargaan itu dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat dan Fungsionaris DPP KSPSI lainnya serta disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Harapan lain akan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh adalah dibukanya kembali dialog sosial untuk menyempurnakan UU Ketenagakerjaan.
Ia mengusulkan agar Indonesia bisa meniru langkah Malaysia dalam memberikan lahan kepada rakyat.
MENANGGAPI rencana pemerintah menaikkan tarif ojol hingga 15%, sejumlah perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi menyatakan dukungan langkah yang berimbang.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan wacana penyesuaian tarif ojek online (ojol) masih dalam tahap pembahasan.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa hubungan kerja antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojek online (ojol) saat ini sudah tidak layak untuk dipertahankan.
Kementerian Perhubungan mengungkapkan kajian terkait kenaikan tarif ojek daring atau ojek online (ojol) sebesar 8% hoigga 15% sudah memasuki tahapan final.
Bagi para driver ojek online (ojol), memilih HP dengan baterai tahan lama adalah hal krusial. Aktivitas seharian yang padat menuntut smartphone dengan daya tahan tinggi,
Biaya pungutan tambahan dalam satu tahun bisa mencapai sekitar Rp8,9 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved