Relokasi SDN Pondok Cina 1 untuk Kebaikan dan Kenyaman Siswa

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat akan mempertimbangkan masukan dari pemerintah pusat perihal polemik relokasi SDN Pondok Cina 1. Sebab, Pemkot Depok tak akan menelantarkan dan membuat susah anak-anak.

"Kami tak ada maksud menelantarkan anak, apalagi melakukan tindakan diskriminatif. Masukan dari tim pemerintah pusat pada kesempatan ini akan menjadi pertimbangan kami dan akan kami formulasikan dalam kebijakan selanjutnya," kata Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri, Selasa (13/12).

Supian menjelaskan, dalam dialog dengan tim perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Koordinator Bidang embangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), disebutkan bahwa relokasi SDN Pondok Cina 1 merupakan pilihan atau solusi terbaik dari sisi kenyamanan dan keamanan anak.

Ia melanjutkan bahwa memang tim perwakilan pemerintah pusat memberikan masukan dan solusi perihal relokasi SDN Pondok Cina 1. Dimana tim perwakilan pemerintah pusat menyepakati bahwa fokus penyelesaian masalah relokasi adalah pada kepentingan anak, sehingga solusi permasalahan ini juga adalah untuk kepentingan anak.

Solusi yang ditawarkan KPAI yang direspon oleh perwakilan dari Kementrian PPPA, lanjut Supian adalah dengan membangun masjid terintegrasi dengan sekolah, sehingga semua kepentingan dapat terakomodir sambil menunggu pembangunan ruang kelas baru yang akan dibangun.

Solusi lainnya, anak-anak tetap diperkenankan untuk belajar di SDN Pondok Cina 1 sampai menunggu ruang kelas baru selesai dibangun. Karena menurut tim perwakilan pemerintah pusat kondisi saat ini, anak-anak mengalami gangguan psikologis sehingga perlu ada pendampingan untuk menghilangkan trauma anak.

Tim perwakilan pemerintah pusat juga menyampaikan dalam penyelesaian masalah relokasi SDN Pondok Cina 1, tetap harus mengedepankan dialog yang kontruktif antara pemerintah dengan orang tua murid sehingga dapat menghasilkan keputusan terbaik untuk semua pihak.

Kata perwakilan tim, pendidikan dan urusan keagamaan adalah hak dasar semua manusia sehingga tidak perlu dipertentangkan. Berdasarkan dialog di lapangan tidak ada yang mempermasalahkan pembangunan mesjid dan dapat dilihat bahwa permasalahan utamanya adalah komunikasi, sehingga itu harus dikedepankan untuk menyelesaikan masalah ini supaya tidak berlarut-berlarut dan segera ada kepastian buat anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang aman dan nyaman.

Tim perwakilan tersebut menyampaikan juga bahwa Anak-anak harus dipastikan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, lebih aman dan lebih nyaman pada saat mereka direlokasi atau di re-grouping dan untuk itu pemkot harus mendengarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh anak-anak.

Menanggapi tim perwakilan pemerintah pusat, Supian mengatakan rencana re-grouping sudah lama direncanakan dan dilakukan kajian, tujuannya adalah untuk menjamin keamanan siswa dalam proses belajar mengajar, mengingat lokasi SDN Pondok Cina 1 berada di jalan utama Jalan Margonda Raya.

Kebijakan yang diambil diawali dengan relokasi siswa SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5, hingga regrouping pada tahun ajaran baru (2023/2024), dan dilakukan sosialisasi kepada orang tua siswa.

Kepada tim perwakilan pemerintah pusat, Supian menyampaikan bahwa per tanggal 8 Desember 2022, siswa yang sudah melaksanakan belajar di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 berjumlah 181 siswa. Sisanya masih berada di lahan eks SDN Pondok Cina 1, akan tetapi pada saat ujian semester masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ujian pada lokasi tersebut.

Selanjutnya, Supian menambahkan lahan SDN Pondok Cina 1 saat ini statusnya sudah beralih fungsi menjadi sarana ibadah, dan akan dibangun Masjid Al-Quddus. "Feasibility Study dan Detail Engineering Design-nya sudah dibuat oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok Tahun 2022 dan pembangunan fisiknya melalui APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023," ucapnya.

Baca Juga: Ombudsman Jakarta Raya Desak Pemkot Depok Tuntaskan ...

Selanjutnya, sambung Supian, pembangunan masjid diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan warga sekitar dan utamanya pelaku perjalanan, mengingat 93% penduduk Kota Depok beragama Islam.

"Karena itu, Pemkot Depok berharap kepada tim perwakilan pemerintah pusat untuk mendengar juga suara dari siswa dan orang tua siswa yang sudah melaksanakan relokasi ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5, dimana mereka sudah mendapatkan layanan pendidikan sebagaimana biasa," tuturnya.

Pemkot Depok, tegas Supian tidak bermaksud menelantarkan anak, apalagi melakukan tindakan diskriminatif, karena opsi relokasi ke SDN Pondok Cina 3 dan 5 sudah disampaikan, akan tetapi sebagian orangtua siswa menolak.

Dalam dialog dengan tim perwakilan, Senin (12/12) Supian didampingi Kadisdik, Kepala BAPPEDA, Kepala BKD, Kadis Rumkim, Kadishub, dan Kasatpol PP. (OL-13)