Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SOBAT Erick di DKI Jakarta bergerak turun ke jalan melakukan serangkaian aksi sosial sebagai bentuk dukungan kepada Erick Thohir untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam aksinya, Sobat Erick juga menuai dukungan dari warga dan komunitas yang ikut bergabung dalam mendukung Erick Thohir untuk menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Minggu (25/9).
Memulai aksi, Sobat Erick Jakarta Timur bertandang ke Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur untuk menyosialisasikan sosok Erick Thohir kepada warga di sana dan membagikan bantuan berupa paket sembako.
Di Cipayung, Sobat Erick juga bertemu warga yang mayoritas adalah pedagang yang tergabung dalam Komunitas Warga Gempol Jakarta Timur. Di sana, Sobat Erick Jakarta Timur juga memberikan cinderamata berupa kaos agar mengenang di hati.
Baca juga: Sobat Erick Gelar Aksi Sosial di Tulungagung Hingga Trenggalek
Komunitas tersebut juga menyampaikan dukungan kepada Erick di 2024, dengan harapan Erick Thohir menjadi jawaban atas kesejahteraan para pelaku usaha UMKM di masa mendatang.
Ketua DPC Sobat Erick Jakarta Timur, L Nina Amin, menilai Erick Thohir adalah sosok yang peduli kepada pelaku usaha UMKM.
"Terbukti saat ini, lewat program-programnya yang ada di BUMN seperti PNM Mekaar dan PaDi UMKM," kata Nina.
Kemudian, di tempat berbeda, Sobat Erick Jakarta Pusat juga membagikan puluhan paket sembako kepada warga di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Selain itu, Sobat Erick juga berdiskusi untuk memperkuat akselerasi UMKM di bidang teknologi digital kepada Komunitas Pedagang Pasar Gembrong.
Susi, salah satu warga penerima bantuan sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh Sobat Erick. Dirinya pun mendoakan Sobat Erick agar terus diberikan kesehatan untuk terus menebarkan kebaikan.
Komunitas Pedagang Pasar Gembrong yang telah sepakat dengan Sobat Erick mendeklarasikan dukungan kepada Erick Thohir untuk menjadi Presiden 2024.
Ketua DPC Sobat Erick Jakarta Pusat, Sopian Panigoro bersyukur atas antusias warga dan berterima kasih kepada peserta yang hadir dalam kegiatan berbagi sembako dan sosialisasi di Kecamatan Cempaka Putih ini.
"Antusias warga sangat baik dengan kedatangan rombongan Sobat Erick disini. Pak Erick memang dikenal dengan sosok yang dekat dengan masyarakat, beliau sangat pantas untuk menjadi Presiden 2024," kata Sopian. (RO/OL-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved