Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan terus menggenjot penataan permukiman kumuh di wilayah Ibu Kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, pada 2017 terdapat 445 RW yang terkategorisasi kumuh atau 16,2%.
Jumlahnya sudah berkurang menjadi 225 RW atau 14,4% pada 2022. Adapun penanganan kawasan kumuh masih terkendala pada kewenangan pemerintah, yang tidak bisa menyentuh aset privat.
Alhasil, intervensi pemerintah terbatas pada perbaikan fisik lingkungan permukiman. Seperti, akses jalan, penyediaan air minum, drainase, pengolahan air limbah, pengolahan sampah dan proteksi kebakaran.
Baca juga: Wagub DKI Sebut Penanaman Mangrove Atasi Banjir Rob Pesisir Jakarta
Selain RW kumuh, permasalahan aset juga ditemui pada lahan lahan privat yang ditinggali oleh masyarakat secara ilegal, yang kini telah berkembang menjadi kampung. Pemerintah memiliki peran untuk memberikan kepastian bermukim kepada masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan upaya pendistribusian sertifikat melalui program Reformasi Agraria terhadap sejumlah kampung tersebut. Dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022, Anies mendorong adanya kolaborasi dengan warga maupun stakeholders lain.
Contohnya, melalui kebijakan Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP), dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020.
Baca juga: Bansos Jokowi Dinilai Jadi Solusi Atasi Persoalan Kemiskinan
"Selain pada RW kumuh, pemerintah juga berupaya mengatasi permasalahan kampung yang berlokasi pada lahan yang memerlukan koordinasi dengan pihak pemilik lahan terkait," demikian bunyi petikan Pergub DKI 31/2022, sebagaimana dikutip Media Indonesia, Jumat (23/9).
"Antara lain pemerintah pusat, BUMN, perusahaan swasta dan masyarakat. Dengan tetap mengedepankan hak dan kewajiban pemilik tanah, maupun warga yang telah menghuni lokasi dimaksud sejak lama," bunyi lanjutan ketentuan tersebut.(OL-11)
Besaran Rp451 juta itu akan digunakan per kelurahan atau per rukun warga tergantu dari kajian dan penyesuaian yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta
Ada empat prioritas permasalahan yang harus dientaskan seperti kemacetan, kampung kumuh, banjir, dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI berencana menata 11 rukun warga (RW). Penataan itu menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, ia meminta persoalan kawasan kumuh menjadi fokus perhatian untuk segera dituntaskan.
“Kampung kota Jakarta mulai dibenahi secara bertahap melalui proses pelibatan dan pemberdayaan warga."
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Kasus pencatutan KTP dalam Pilkada Jakarta kali ini ialah perkara serius, amat serius.
Acara ini menjadi yang terbesar dalam rangkaian UIQ Universe dengan lebih dari 1.400 pelanggan hadir untuk menyambut resmi kehadiran UIQ di pasar Indonesia.
Saat berlari, tubuh melepaskan tidak hanya cairan melalui keringat, tetapi juga mineral penting seperti kalsium, magnesium, natrium, dan kalium.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved