Jumat 23 September 2022, 16:36 WIB

Anies Targetkan RW Kumuh di Jakarta Tersisa 2% pada 2026

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Anies Targetkan RW Kumuh di Jakarta Tersisa 2% pada 2026

Antara
Potret permukiman kumuh di wilayah Jakarta.

 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan terus menggenjot penataan permukiman kumuh di wilayah Ibu Kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, pada 2017 terdapat 445 RW yang terkategorisasi kumuh atau 16,2%.

Jumlahnya sudah berkurang menjadi 225 RW atau 14,4% pada 2022. Adapun penanganan kawasan kumuh masih terkendala pada kewenangan pemerintah, yang tidak bisa menyentuh aset privat.

Alhasil, intervensi pemerintah terbatas pada perbaikan fisik lingkungan permukiman. Seperti, akses jalan, penyediaan air minum, drainase, pengolahan air limbah, pengolahan sampah dan proteksi kebakaran.

Baca juga: Wagub DKI Sebut Penanaman Mangrove Atasi Banjir Rob Pesisir Jakarta

Selain RW kumuh, permasalahan aset juga ditemui pada lahan lahan privat yang ditinggali oleh masyarakat secara ilegal, yang kini telah berkembang menjadi kampung. Pemerintah memiliki peran untuk memberikan kepastian bermukim kepada masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pendistribusian sertifikat melalui program Reformasi Agraria terhadap sejumlah kampung tersebut. Dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022, Anies mendorong adanya kolaborasi dengan warga maupun stakeholders lain.

Contohnya, melalui kebijakan Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP), dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020.

Baca juga: Bansos Jokowi Dinilai Jadi Solusi Atasi Persoalan Kemiskinan

"Selain pada RW kumuh, pemerintah juga berupaya mengatasi permasalahan kampung yang berlokasi pada lahan yang memerlukan koordinasi dengan pihak pemilik lahan terkait," demikian bunyi petikan Pergub DKI 31/2022, sebagaimana dikutip Media Indonesia, Jumat (23/9).

"Antara lain pemerintah pusat, BUMN, perusahaan swasta dan masyarakat. Dengan tetap mengedepankan hak dan kewajiban pemilik tanah, maupun warga yang telah menghuni lokasi dimaksud sejak lama," bunyi lanjutan ketentuan tersebut.(OL-11)

Baca Juga

DOK Sinar Mas Land.

Angkat Pariwisata, Kota Deltamas Selenggarakan Festival Kebudayaan Jepang-Indonesia

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 07:48 WIB
Sinar Mas Land dan Sojitz Corporation melalui PT Puradelta Lestari Tbk menyelenggarakan festival kebudayaan Jepang-Indonesia Deltamas...
dok.Korlantas

Korlantas Gelar Baksos ke Panti Asuhan Kasih Imanuel Jakarta Utara

👤Selamat Saragih 🕔Sabtu 01 Oktober 2022, 21:26 WIB
KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri membagikan ratusan paket sembako ke Panti Asuhan dan Panti Jompo Berkat Kasih Imanuel, di Kawasan...
ANTARA

Polda Metro Gelar Operasi Zebra Jaya 3-16 Oktober

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Sabtu 01 Oktober 2022, 19:08 WIB
POLDA Metro Jaya akan menggelar Operasi Zebra Jaya guna peningkatan ketertiban lalu lintas . Operasi Zebra Jaya ini akan berlangsung 14...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya