Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mengungkapkan di tengah jumlah penduduk yang terus meningkat, masih ada kelurahan yang belum memiliki puskesmas.
Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya ada 15 kelurahan di Jakarta yang belum memiliki puskesmas. Bahkan, di antaranya masuk dalam kawasan padat penduduk.
“Memang masih banyak PR di Jakarta terkait fasilitas pelayanan kesehatan di permukiman padat penduduk,” tutur Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra dalam keterangannya, Kamis (14/4).
Baca juga: Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Turun, Positivity Rate di Bawah 5%
Adapun 15 kelurahan yang dimaksud, yakni Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Jembatan Lima, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tangki dan Kelurahan Gambir. Lalu, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Cikini, Kelurahan Senen dan Kelurahan Glodok.
Kemudian, Kelurahan Gondangdia, Kelurahan Kebon Kacang, Kelurahan Kemayoran, Kelurahan Cipedak, Kelurahan Karet Semanggi dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Pihaknya pun meminta Dinas Kesehatan DKI segera berkoordinasi dengan sejumlah SKPD, untuk merealisasikan puskesmas.
“Kami mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan pembelian lahan. Secara teknis, harus menggandeng Dinas Citata dan Badan Aset,” imbuh Anggara.
Baca juga: Pemprov DKI Harap Perusahaan Bayar THR Sesuai Aturan
Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti berjanji secepatnya melakukan kajian terhadap 15 kelurahan yang belum memiliki puskesmas. “Akan kita kaji ulang. Kalau memang layak, akan jadi perhatian kita,” kata Widyastuti.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa untuk membuat puskesmas, harus melalui kajian konsep kewilayahan yang matang. Salah satunya, harus memenuhi syarat minimal 30 ribu penduduk di kelurahan tersebut.
“Harus ada konsep kewilayahan dengan minimal jumlah penduduk. Kalau hanya 6.000 dan sekitarnya gedung perkantoran, itu belum memenuhi syarat pembuatan puskesmas,” imbuhnya.(OL-11)
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu di provinsi kepulauan
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Aceh Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
"Puskesmas itu berada di 18 dari 23 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Sudah bisa melayani kesehatan masyarakat,"
Pembangunan dan pengoperasian puskesmas ini merupakan perwujudan kehadiran pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses warga.
BAYANGKAN di suatu pagi di sebuah puskesmas, antrean sudah mengular sejak matahari belum tinggi.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mencatat saat ini ada 10.300 puskesmas di Indonesia, jumlah tersebut termasuk 2.652 yang kategori puskesmas terpencil dan sangat terpencil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved