Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mengungkapkan di tengah jumlah penduduk yang terus meningkat, masih ada kelurahan yang belum memiliki puskesmas.
Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya ada 15 kelurahan di Jakarta yang belum memiliki puskesmas. Bahkan, di antaranya masuk dalam kawasan padat penduduk.
“Memang masih banyak PR di Jakarta terkait fasilitas pelayanan kesehatan di permukiman padat penduduk,” tutur Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra dalam keterangannya, Kamis (14/4).
Baca juga: Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Turun, Positivity Rate di Bawah 5%
Adapun 15 kelurahan yang dimaksud, yakni Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Jembatan Lima, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tangki dan Kelurahan Gambir. Lalu, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Cikini, Kelurahan Senen dan Kelurahan Glodok.
Kemudian, Kelurahan Gondangdia, Kelurahan Kebon Kacang, Kelurahan Kemayoran, Kelurahan Cipedak, Kelurahan Karet Semanggi dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Pihaknya pun meminta Dinas Kesehatan DKI segera berkoordinasi dengan sejumlah SKPD, untuk merealisasikan puskesmas.
“Kami mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan pembelian lahan. Secara teknis, harus menggandeng Dinas Citata dan Badan Aset,” imbuh Anggara.
Baca juga: Pemprov DKI Harap Perusahaan Bayar THR Sesuai Aturan
Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti berjanji secepatnya melakukan kajian terhadap 15 kelurahan yang belum memiliki puskesmas. “Akan kita kaji ulang. Kalau memang layak, akan jadi perhatian kita,” kata Widyastuti.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa untuk membuat puskesmas, harus melalui kajian konsep kewilayahan yang matang. Salah satunya, harus memenuhi syarat minimal 30 ribu penduduk di kelurahan tersebut.
“Harus ada konsep kewilayahan dengan minimal jumlah penduduk. Kalau hanya 6.000 dan sekitarnya gedung perkantoran, itu belum memenuhi syarat pembuatan puskesmas,” imbuhnya.(OL-11)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Layanan kesehatan dokter spesialis yang disiapkan di puskesmas meliputi bidang kebidanan, kesehatan anak dan jantung.
SEMBILAN lokasi fasilitas pendidikan dan kesehatan Provinsi Maluku Utara yang mengalami keterbatasan konektivitas memperoleh bantuan layanan internet satelit.
Rasio saat ini, yakni satu dokter gigi untuk setiap 3.000 pasien, masih jauh dari kondisi ideal.
Perlu evaluasi dan koordinasi harian/mingguan antara Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), dinas pendidikan, dan Satuan Pendidikan untuk menyelaraskan jadwal, menu makanan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan saat ini Kementerian Kesehatan telah memiliki 54 ribu unit tempat layanan kesehatan dan pengobatan dengan nama Puskesmas Pembantu.
Program PKG bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai jenis penyakit, terutama penyakit tidak menular.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved