Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DUA anggota Polda Metro Jaya, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella, terdakwa kasus Unlawful Killing Laskar FPI divonis bebas. Putusan itu disampaikan oleh majelis hakim dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/3).
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pihaknya menghormati putusan pengadilan yang telah dilaksanakan secara transparan dan terbuka. Ia mengatakan dengan putusan tersebut, berarti Briptu Fikri dan Ipda M Yusmin telah bertindak sesuai standar operasional prosedur (SOP).
"Terkait putusan pengadilan PN Jakarta Selatan, ini berarti yang dilakukan kepolisian dalam peristiwa kilometer 50 itu adalah sesuai Standar operasional prosedur (SOP) yang telah dilakukan anggota di lapangan," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (18/3).
Diketahui, majelis hakim menyatakan Briptu Fikri dan Ipda M Yusmin Ohorella terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia. Meski demikian, keduanya tidak dijatuhi hukuman, karena alasan pembenaran dan pemaaf merujuk pada pledoi kuasa hukum.
"Menyatakan perbuatan terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin sebagai dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas, tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf," kata hakim ketua, Muhammad Arif Nuryanta.
Baca juga: Polisi Penembak Laskar FPI Divonis Bebas Karena Bertindak demi Pembelaan Diri
Untuk itu, majelis hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutannya, serta memulihkan hak-hak terdakwa.
"Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa. Menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum," ujarnya.
Kuasa hukum keduanya, Henry Yosodiningrat menerima putusan majelis hakim tersebut. Ia mengatakan putusan hakim sesuai dengan pembelaan yang sebelumnya telah dilayangkan, yakni keduanya melakukan terkait dengan membela diri.
"Putusan hakim menyatakan bahwa perbuatan mereka lakukan itu sependapat dengan pembelaan saya yaitu pembelaaan terpaksa," katanya.
Sebelumnya, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella dinyatakan melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum (JPU) melayangkan tuntutan enam tahun penjara keduanya.
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang ada. Atas hal itu, JPU meminta agar majelis hakim menghukum Fikri dengan hukuman enam tahun penjara.
Menanggapi putusan hakim yang ringan dari tuntutan, JPU mengaku akan berpikir lebih dulu apakah akan mengajuka kasasi atau tidak.
"Kami menyatakan pikir-pikir," singkat JPU. (Ant/OL-4)
PANGLIMA Kodam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menjadi episentrum perhatian publik, kemarin.
Munarman rencananya akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Pertanyaan penyidik seputar percakapan antara Munarman ke salah salah satu tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Supriadi.
Usai diperiksa, pengacara Munarman, Samsul Bahri, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik.
FPI menyebut setidaknya ada dua kebijakan Anies yang dianggap ramah dengan kemaksiatan yaitu penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project dan pemberian penghargaan terhadap diskotek.
Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan tidak cukup mampu mengubah secara fundamental kebijakan Pemprov DKI Jakarta
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Derma roller adalah alat berbentuk silinder kecil yang dilengkapi dengan sejumlah jarum mikro yang terbuat dari bahan seperti stainless steel atau titanium.
Dede dan Dedi Mulyadi dilaporkan Aep terkait Pasal 28 Ayat 3 Juncto Pasal 45 A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sebagaimana kerugian akibat keduanya.
Sebelumnya, lima pemain Perserang Serang dijatuhi hukuman usai mencoba melakukan tindakan menerima suap dari orang tidak dikenal.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan restu kegiatan kompetisi olahraga BRI Liga 1 2021/2022 bisa dihadiri suporter di stadion.
Pihak yang menyelenggarakan nobar Piala Dunia diimbau mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Terlebih, beberapa hari terakhir kasus covid-19 merangkak naik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved