Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOTA Bogor, Jawa Barat mendeklarasikan sebagai kota/kabupaten terlengkap pertama dalam hal pelayanan pertanahan. Dalam artian, semua bidang tanah di Kota Bogor, semua persil-persil yang ada di Kota Bogor sudah dipetakan dan sudah didaftarkan oleh Agraria Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Ini artinya, semua Kota Bogor sudah dilakukan deklarasi dan mencapai apa yang ditargetkan Kementrian ATR/ BPN di 2024 untuk jadi Kota Lengkap. Dengan ini Kota Bogor akan mejadi satu-satunya kota terlengkap pemetaannya di Indonesia," kata Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bogor Rahmat, kepada Media Indonesia, Kamis (10/3).
Dengan capaian itu, jelas dia, ada sejumlah kelebihan tepatnya keuntungan baik bagi masyarakat umum, dunia usaha dan lain-lain. Selain memberi banyak kemudahan dalam layanan publik, dunia perpajakan dan mendorong peningkatan investasi dengan adanya kepastian.
Sesuai dengan apa yang dicanangkan, ungkap dia, ditargetkan pemerintah pusat yakni akan memudahkan tingkat investasi di Indonesia. Di mana salah satu faktor, indikator supaya tingkat investasi itu menjadi mudah, baik dan pasti itu adalah membangun sistem tata ruang dan pertanahan yang ada di Indonesia.
"Nah ini target pemerintah sekarang, menaikkan tingkat berusaha. Salah satunya itu di BPN, tugas di Kementrian ATR/BPN. Kami dari ATR /BPN itu membuat bagaimana data yang ada itu menjadi lebih memudahkan orang investasi, memudahkan orang dalam rangka berbisnis. Kami melakukan transformasi digital, sehingga indeks berinvestasi itu lebih rendah daripada yang sekarang, kalau engga salah 6 persen,"jelasnya.
Sekedar diketahui, selama ini tingkat investasi di Indonesia berada di bawah Kamboja, Thailand dan Malaysia.
"Kota Bogor pada hari ini sudah menciptakan itu. Masyarakat bisa manfaatkan itu. Sehingga dunia bisnis dan investasi ke depan bisa menggunakan data ini. Pemda, pusat bisa menggunakan yang kami cipatakan ini. Bahwa kami di ATR/BPN ini memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan nasional itu supaya investasi itu jelas," tambahnya.
Pihaknya membuat road map tersebut sejak 2017. Pemerintah pun dalam hal ini Kementrian ATR/BPN menargetnya di 2024 semua bidang tanah di Indonesia terdaftar. Termasuk di Kota Bogor.
Namun dari road map yang sudah ada, di 2022 di dia menklaim ATR/BPN Kota Bogor atau Kota Bogor sudah menjadi kota pertama di Indonesia sebagai kota terlengkap, kota lengkap atau menembus target itu lebih awal.
Lebih rincinya dia menjelaskan, dari 300.000-an total persil yang ada di Kota Bogor, sebanyak 272.000 lebih persil sudah terdaftar. Ada selisih 85 persen dari bidang tanah yang sudah ada terhadap bidang tanah yang sisanya 15 persen. Sebanyak 15 persen tersebut tidak hanya bidang tanah, tetapi juga misalnya jalan, sungai dan fasilitas umum.
"Tapi secara keseluruhan kita sudah 99,17 persen persil yang untuk ditingkatkan menjadi sertifikat. Selisih 15 persen itu yang non bidang tanah yang sifatnya fasilitas umum tadi. Seperti jalan, sungai, lapangan dan makam,".
Layanan Elektronik
Keuntungan lain dengan adanya transformasi digital dengan 'Kota Lengkap', karena rapihnya data, sudah terpetakan secara tata ruangnya, bisa mengetahui peruntukkannya juga bisa mengetahui nilainya.
BPN Kota Bogor, pada 2021 lalu sudah melakukan survei berdasarkan 14 indikator. Dan dari hasil survei itu sudah dipetakan semua nilai bidang tanah yang itu.
"Jadi bidang tanah, misal dengan yang satu dan lain beda-beda. Ini lebih luas, di pinggir jalan bisa dikembangkan untuk apa saja. Sedangkan yang satunya kecil, tidak bisa. satu blok ini tidak memiliki harga yang sama menurut BPN. Kita sudah sampai situ.Jadi semua di Kota Bogor itu ada nilainya. Nilai dalam arti rupiah,"terang Rahmat.
Kembali Rahmat menjelaskan, bahwa apa yang dilakukan pihaknya bersifat pembangunan data base atau istilahnya transformasi digital, dimana semua produk-produknya berbentuk layanan elektronik.
"Kenapa data ini dibangun? Sekarang ini tidak ada lagi kita ngecek sertifikat itu di kantor. Semuanya melalui aplikasi kita, bisa lewat Sentuh Tanahku, Loketku dan beberapa layanan daring lainnya,".
"Pengecekan tidak perlu lagi ke kita. Ini untuk pelayanan. Semua layanan sudah elektronik.
Tidak ke kita lagi. Di mana saja. Masuk ke aplikasi digital, dia daftar. Kita lakukan pelayanan.tinggal upload-upload lagi,"tambahnya.
Dia mencontoh terkait hak tanggungan, orang pinjam duit ke bank dengan agunan sertifikat.
Dia menjelaskan, untuk soal ini bank daftar saja di kantornya, tidak perlu menggunakan fisik-nya di bawa ke kantor BPN (sesuai standar operasional layanan publik) seperti ada tanda tangan elektronik.
"Ini sudah kami lakukan. Ada 5 item layanan elektronik. Kemudian kalau untuk investasi , usaha, lain lain, silahkan saja lihat di kita, semua sudah link semua di Sentuh Tanahku. Bisa masuk dengan akun dia, dan nanti di verifikasi,".
"Misal, mau lihat apa di kita, register dulu, di acc, divalidasi, oke silahkan bermain di dalamnya. Apa yang dibutuhkan ada di situ. Jadi kalau ini tidak dimanfaatkan aka sayang sekali,"pungkasnya.
Sementara itu, dengan adanya layanan pertanahan secara elektronik ini, juga dianggap juga lebih efisien karena memangkas lamanya waktu proses pengurusan.
"Tidak harus menunggu lama atau mengantre. Dimana rata-rata untuk mengurus satu hal saja membutuhkan waktu 30 menit atau lebih, kini cukup 3 menit saja,"kata Kepaka Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Erna Riana. (OL-13)
Lawang Salapan Kota BogorBberhias Kain Merah Putih
Apel Pengamanan Jeang Pilkada di Kabupaten Bogor
TKT lansia dan latihan kognitif untuk lansia dilakukan melalui aktivitas senam otak (brain gym) dan bermain puzzle (puzzle therapy).
tidak pernah mempersulit penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
UNTUK melindungi data dan sistem pelayanan publik dari ancaman siber, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian meresmikan Pusat Pemantauan Keamanan Informasi Pemerintah Kota Cilegon.
ANGGOTA Ombudsman RI Robert Endi Jaweng beranggapan penambahan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk memecah arus balik Lebaran tidak akan efektif.
Hal itu agar para peserta dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat, terutama pada masa pandemi.
Tiga rumah sakit tipe D di Kota Bekasi berlokasi di Pondok Gede, Bantargebang, dan Jatisampurna
Tiga masalah krusial masih membelenggu Pemprov DKI. Anies dinilai belum mampu membenahi pelayanan, aset bermasalah, dan program yang mangkrak.
Satpas Bekasi menjadi percontohan di Indonesia untuk pelayanan terintegrasi dengan sistem daring.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved