Penuhi Panggilan KPK, Ketua DPRD DKI Bawa Dokumen Terkait Formula E

KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menghadiri pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan soal penyelenggaraan Formula E.

Prasetio yang akrab disapa Pras itu datang memenuhi panggilan dengan membawa satu bundel dokumen pendukung terkait Formula E.

"Satu bundel dokumen sudah saya persiapkan mulai dari KUAPPAS, RAPBD sampai APBD," kata Pras dikutip dari akun Twitter resminya yang terverifikasi, @Prasetyoedimarsudi, Selasa, (8/2).

"Semua saya serahkan kepada penyidik KPK. Saya harap dokumen itu membantu KPK selama proses penyelidikan," lanjut Pras.

Ketua DPRD DKI itu menyebutkan, Formula E bukan ajang balapan, tapi peristiwa politik. Akhirnya, Pras diperiksa KPK terkait Formula E tersebut.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga akan menyampaikan apa yang dia diketahui dalam proses penganggaran Formula E yaitu mulai dari usulan, pembahasan, sampai pengesahan anggaran, kemudian bagaimana pembayaran commitment fee sebesar Rp560 miliar yang dilakukan sebelum Peraturan Daerah APBD DKI disahkan.

Baca juga: Warga Tewas Terlindas Bus Transjakarta yang Hendak Ditumpangi

"Semoga keterangan yang saya berikan dapat mendukung upaya penuh @official.kpk dalam mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan @fiaformulae ini," lanjutnya.

Sebelumnya Pras menyampaikan, bahwa commitment fee adalah biaya terbesar yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Formula E.

"Pengeluaran terbesar Formula E saat ini sebesar Rp560 miliar. Itu dipakai untuk pembayaran commitment fee ke Formula E Operation (FEO)," kata Pras dikutip dari keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (8/2).

Pras menambahkan, commitment fee yang dibayar dari APBD DKI Jakarta paling besar dibandingkan kota di negara-negara lain.

Menurut dia, penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada, hanya dikenai biaya nomination fees for the City of Montreal Rp1,7 miliar dan race fees Rp17 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp18,7 miliar.

Pras menilai, anggaran sebesar Rp560 miliar untuk progam Formula E berpotensi hanya akan digunakan untuk satu kali penyelenggaraan di Jakarta.

Sebab, menurut dia, gubernur yang akan datang tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan program Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.(OL-4)