Kamis 27 Januari 2022, 15:47 WIB

Polisi Bantah Karyawan Pinjol Ilegal di PIK Anak di Bawah Umur

Rahmatul Fajri | Megapolitan
Polisi Bantah Karyawan Pinjol Ilegal di PIK Anak di Bawah Umur

medcom.id
ilustrasi pinjaman online

 

POLISI membantah karyawan perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal yang digerebek di Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara, Rabu (26/1), merupakan anak di bawah umur.

"Masalah anak di bawah umur tidak ada. Jadi semua yang kami amankan semalam sudah dewasa. Jadi tidak ada anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan di perusahaan pinjol ilegal," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis di Jakarta, Kamis (27/1).

Selain itu, Auliansyah juga membantah adanya ancaman yang dilakukan karyawan perusahaan pinjol terhadap para nasabah dengan menyebar gambar-gambar asusila. Ia mengatakan perusahaan pinjol tersebut digerebek karena ilegal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Khusus kali ini belum kami temukan pengancaman. Jadi, masih berjalan, hanya mereka tidak punya izin karena masih baru dan kami masih lakukan pendalaman terus. Lalu, penagihan masih wajar, belum ada penagihan secara ancaman dan gambar-gambar yang tidak benar," ucapnya.

Baca juga: Polisi Tetapkan Satu Orang Tersangka Terkait Kasus Pinjol Ilegal di PIK

Sebelumnya, Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal di PIK 2, Jakarta Utara, Rabu (26/1). 

"Hari ini kami mengamankan satu orang manajer yang bertanggung jawab serta 98 karyawan," kata Zulpan di lokasi penggerebekan, Rabu (26/1). 

Zulpan membeberkan, seluruh pegawai yang diamankan bertugas untuk mengoperasikan 14 pinjol ilegal.

"Kemudian, mereka ini tugasnya terbagi dua, pertama sebagai tim reminder sebanyak 48 orang. Sisanya tim untuk mengingatkan atas keterlambatan para peminjam," ungkap Zulpan. 

Polisi telah menetapkan satu orang sebagai tersangka terkait kasus pinjaman online ilegal tersebut, yakni manajer berinisial V.

Tersangka dijerat Pasal 115 UU Perdagangan. Adapun pasal tersebut berbunyi, Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12 miliar.(OL-5)

Baca Juga

Antara/Muhammad Adimaja

DPRD DKI bakal Panggil Manajemen Ancol Pertanyakan Pengelolaan Keuangan Formula E

👤Selamat Saragih 🕔Senin 16 Mei 2022, 18:37 WIB
Ancol menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang berasal dari APBD DKI untuk menutupi kerugian akibat membantu penyelenggaraan...
Antara/Galih Pradipta

BPBD DKI Sebut 4 Daerah Ini Terancam Banjir Rob, Mana Saja ? 

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 16 Mei 2022, 18:21 WIB
"Empat wilayah pesisir yang berpotensi berdampak banjir Rob adalah Pademangan, Penjaringan, Pelabuhan Sunda Kelapa, Kepulauan...
Antara/Aprilio Akbar

Catat, Ini Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

👤Selamat Saragih 🕔Senin 16 Mei 2022, 17:57 WIB
Pengajuan akun mulai dibuka 17 Mei 2022 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), kemudian Sekolah Menengah Pertama 23 Mei dan Sekolah Menengah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya