Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta akan membebaskan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung. Program tersebut menyasar kawasan Jalan TB Simatupang di Jakarta Selatan hingga Kampung Melayu di Jakarta Timur.
Terkait hal itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemukan adanya dugaan makelar tanah dalam bentuk biro jasa, yang meminta bayaran kepada warga terdampak.
“Saat melakukan reses di RW 3 Kelurahan Cawang Jakarta Timur, saya dapat laporan bahwa ada biro jasa menyebarkan informasi yang membuat khawatir warga. Bahwa, pembebasan tanah akan sulit, jika warga mengurus sendiri surat pembebasan tanah," ujar anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Justin Untayana, Selasa (14/9).
Baca juga: Pengamat: Sodetan Kali Ciliwung Harusnya Selesai Tahun ini
Adapun biro jasa tersebut menawarkan bantuan untuk mengurus surat pembebasan tanah, serta meminta komisi sekitar 25%. Justin mengatakan banyak warga sudah bersedia menjual tanah, bahkan ingin segera mengurus sendiri dokumen yang dibutuhkan.
Sebenarnya, lanjut dia, tugas kelurahan sudah relatif lebih ringan, karena tinggal membantu warga melengkapi dokumen. “Pemprov DKI dengan setiap instansi terkait harus aktif mengarahkan dan mensosialisasikan warga, agar mengurus sendiri surat pembebasan tanah," pungkas Justin.
Baca juga: BMKG: Jakarta Siaga Banjir Dalam Seminggu ke Depan
"Jika tidak, Pemprov DKI sama saja dengan sengaja memberi ruang bagi biro jasa untuk bermain dan mendulang untung dari rakyat kecil,” imbuhnya.
Menurut dia, Pemprov DKI harus membuka peta trase tanah yang akan dibebaskan dalam program normalisasi sungai. Serta, menjelaskan tahap pembebasan tanah kepada warga, agar mereka bisa mempersiapkan diri.
“Uang ganti rugi tanah sangat dibutuhkan warga untuk pindah rumah dan memulai hidup di tempat baru nanti. Saya minta Dinas SDA dan kelurahan aktif mendorong warga untuk mengurus sendiri surat pembebasan tanah," pungkas dia.(OL-11)
Kementerian PU menurunkan tujuh alat berat untuk normalisasi sungai guna mencegah banjir susulan.
WARGA Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, masih dihantui banjir hingga Maret 2026, sejak banjir besar yang terjadi pada 25 November 2025 lalu.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memfokuskan upaya pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul dan sabo dam.
Upaya normalisasi sungai dinilai belum berjalan maksimal sehingga ancaman luapan air masih terus menghantui permukiman warga di Tapanuli Tengah, terutama saat curah hujan tinggi.
PEMERINTAH Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSA) terus memacu proyek normalisasi sungai di berbagai titik strategis.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan BPBD Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), besok (27/1), BMKG memprediksi akan terjadi hujan lebat di DKI Jakarta, Selasa (27/1).
KPK menyebut adanya permainan makelar dalam pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Penyidik mengendus adanya persekongkolan antara pembeli dengan perantara tersebut.
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti sulitnya rakyat memperoleh lahan secara legal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved