Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KEJAKSAAN Negeri Kota Depok jamin perkara tindak pidana korupsi belanja sepatu dan pakaian dinas lengkap (PDL) yang melibatkan sejumlah pejabat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok senilai Rp2 miliar berlanjut hingga ke penuntutan.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Sri Kuncoro mengatakan penanganan kasus korupsi tinggal tunggu ekspos dan penetapan tersangka.
"Kami (Kejaksaan Negeri Kota Depok) memastikan kasus korupsi belanja sepatu dan PDL DPKP berlanjut ke penuntutan dan disidangkan di pengadilan," tegasnya, Minggu (25/7).
Dalam penanganan kasus ini, Sri menegaskan pihaknya menangani secara profesional, tidak tebang pilih. Sebanyak 50 nama, ungkap Sri, telah diperiksa penyidik.
"Kami telah melakukan pengumpulan data (Puldat) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) serta meminta keteranganan saksi-saksi tentang apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri tentang kasus korupsi belanja sepatu dan PDL pada DPKP Kora Depok, keterangan saksi telah kami catatkan dalam berita acara pemeriksaan," tegas dia.
Baca juga: Kejati Tambah Tiga Tersangka Kasus Korupsi Bank Jogja
Ditegaskan Sri, semenjak kasus korupsi belanja sepatu dan PDL di internal DPKP ini mengemuka ke publik April 2021, ada 3 sampai 5 nama yang diperiksa sebanyak 3 kali. Diantaranya, Kepala DPKP Kota Depok Raden Gandara Budiana (RGB), Kepala Bagian Organisasi pada Sekretaris Daerah Kota Depok Agung Sugiarti (AS).
Pemeriksaan ini untuk menggali fakta hukum terkait kasus korupsi tahun 2017 (Rp699.390.000), tahun 2018 (Rp676.725.000), tahun 2019 (Rp639.926.000) setotal Rp2 miliar.
Untuk diketahui, kasus korupsi belanja sepatu dan PDL setotal Rp2 miliar yang melibatkan pejabat DPKP terbongkar April 2021, yang membongkar pegawai honorer DPKP.
Korupsi proyek pengadaan sepatu dan PDL sebesar Rp2 miliar modusnya dengan memecah-mecah anggaran untuk mengakali pemakaian atau pengadaan secara elektronik. Belanja sepatu dan PDL ini harusnya dilelangkan lewat jasa unit layanan pengadaan (ULP) Kota.
Tapi yang terjadi paket lelang justru dipecah menjadi paket tanpa lelang atau penunjukan langsung (PL) untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.(OL-5)
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
SEKOLAH swasta di Kota Depok, yang mengajukan program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2025 terus bertambah. Saat ini sudah ada 44 sekolah swasta yang mendaftar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kuota untuk SMA negeri 4 sebanyak 432 kursi.
Pancaverse Xperience yang mengusung tema Take UPart for Earth, mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kepekaan pada lingkungan melalui seni, kreativitas, dan aksi nyata.
Orangtua korban yang kaget mendengar informasi itu langsung membawa perkara ke kantor polisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved