Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta meyakini salah satu upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di tengah situasi pandemi adalah dengan menjalin sinergi yang kolaboratif dengan berbagai stakeholder.
Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta sebagai Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan/nonperizinan di Jakarta, membuka peluang seluas-luasnya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadirkan inovasi layanan guna mewujudkan Jakarta, Kota Kolaborasi, khususnya memberikan kontribusi nyata pada Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Sebagaimana arahan Pak Gubernur Anies, DPMPTSP DKI Jakarta senantiasa berkolaborasi bersama instansi dan stakeholders lainnya dalam berbagai program inovasi layanan guna mewujudkan Jakarta, Kota Kolaborasi,” kata Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra dalam keterangan resmi, Kamis (24/6).
Adapun salah satu program kolaborasi tersebut yakni dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Polda Metro Jaya melalui Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Pemprov DKI Jakarta melalui DPMPTSP DKI Jakarta tentang Posko Asistensi Perizinan bagi UMKM di lima Kampung Tangguh Jaya di wilayah Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
Benni menjelaskan dalam pelaksanaan kolaborasi ini, DPMPTSP DKI Jakarta akan menghadirkan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) di Posko Asistensi Perizinan Kampung Tangguh Jaya untuk memberikan konsultasi/penyuluhan kepada warga terkait tata cara pengajuan izin usaha bidang UMKM dan menerima permohonan perizinan usaha warga secara langsung di Kampung Tangguh Jaya serta memberikan layanan asistensi atau pendampingan pengurusan perizinan usaha mulai dari tahap pengajuan permohonan perizinan sampai dengan izin diterbitkan atau 'end to end process'.
“Guna mendukung pemulihan ekonomi nasional, pengurusan perizinan usaha memang perlu dibantu karena tidak semua warga terbiasa dengan sistem perizinan daring. Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi program optimalisasi Kampung Tangguh Jaya dan kami siap berkolaborasi," jelas Benni.
Baca juga: Kampung Tangguh Jaya di Pamulang Efektif Tekan Kasus Covid-19
Benni menambahkan, dengan adanya program kolaborasi di Kampung Tangguh Jaya diharapkan dapat memberikan dampak yang luar biasa kepada warga. Sebagaimana diketahui, Kampung Tangguh Jaya merupakan wujud pelaksanaan salah satu Program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparan, berkeadilan) Kapolri dengan tujuan menekan angka penularan covid-19 dan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Kami berharap Posko Asistensi Perizinan bagi UMKM di Kampung Tangguh Jaya ini juga dapat dikembangkan di wilayah lainnya di Jakarta dan tidak terbatas pada perizinan bidang UMKM saja melainkan juga pada perizinan lainnya, salah satunya IMB,” ujar Benni.
Kedepannya Benni juga berharap dapat menjalin kolaborasi dengan berbagai instansi lainnya seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam rangka memudahkan dan mendekatkan layanan perizinan bagi pelaku UMKM di wilayah ibu kota.
Berdasarkan pengalaman pihaknya di lapangan, masih banyak pelaku UMKM yang ingin memasarkan produknya di minimarket atau toko- toko retail lainnya namun terkendala karena produknya belum memilikisertifikat halal dan sertifikat BPOM.
“Berkolaborasi menjadi kunci keberhasilan berbagai program pemerintah, diharapkan dengan banyaknya program kolaborasi yang dilakukan maka akan semakin banyak pula warga yang benar-benar merasakan bahwa di Jakarta, Urus Izin Sendiri itu Mudah,” tukas Benni.(OL-5)
Polda Metro Jaya mengungkap sebanyak 1.449 kasus kejahatan jalanan yang terjadi selama periode April hingga Juni 2025
POLDA Metro Jaya mengungkap 1.449 kasus kejahatan jalanan sepanjang April hingga Juni 2025. Dari ribuan kasus tersebut terdapat tiga kasus yang menonjol.
PENYIDIK Polda Metro Jaya bakal kembali memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo sebagai saksi terkait laporan tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
TPUA meminta agar forum gelar perkara turut melibatkan Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo, dan pelapor utama Rismon Hasiholan Sianipar.
Roy mengaku tidak mangkir dari panggilan tersebut. Karena, ia tidak menerima surat panggilan dari penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Statistik menunjukkan KTJ telah berhasil berperan serta dalam menurunkan kasus Covid19, terutama dalam program vaksinasi.
Kampung Tangguh Jaya (KTJ) ialah sebuah program Strategi Problem-Oriented Policing (POP) yang digagas oleh Kapolda Metro Jaya.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jawa Timur kembali mengaktifikan Kampung Tangguh di setiap kelurahan di Jawa Timur seiring kenaikan jumlah kasus harian Covid-19 varian omikron.
Awal mulanya lahir klaster Krukut berawal dari seorang warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 pada Rabu (5/1).
"Kami menjadikan KTJ RW 04 sebagai role model karena memiliki nilai lebih yang dimiliki di Kampung Tangguh Jaya tersebut " papar Rosana
Pencanangan Kampung Tangguh Narkoba Di Desa Bonyokan, juga dihadiri Kasi Pencegahan BNN Jawa Tengah Jamaluddin Ma'ruf dan Forkopimcam Jatinom.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved