Rabu 23 Juni 2021, 22:41 WIB

KemenkumHAM Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan

Cahya Mulyana | Megapolitan
KemenkumHAM Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan

Ilustrasi
Pasar

 

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mengelola Pasar Babakan, Cikokol, Kota Tangerang. Langkah ini sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan lahan milik Kemenkum HAM.

Kepala Biro Keuangan Kemenkum HAM Wisnu Nugroho Dewanto mengatakan pihaknya memberi atensi khusus pengelolaan Pasar Babakan, terutama dengan adanya rekomendasi BPK terkait permasalahan pengelolaan aset negara. Hal ini dilakukan dalam upaya mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemenkum HAM.

"Mengelola keuangan dan Barang Milik Negara atau BMN bukan suatu hal yang mudah, karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Proses pengelolaan BMN akan terpenuhi secara baik apabila telah tercapainya kondisi tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik," kata Wisnu dalam keterangannya, Rabu (23/6).

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Kementerian Kemenkum HAM Taufik Sabarudin mengatakan misi utama dari penertiban pasar yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Tangerang tersebut merupakan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan BMN, termasuk di dalamnya terkait potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kami ingin tertibkan berdasarkan aturan, itu saja. Kalau memang ada potensi pemasukan (bagi) negara, ya itu harus kita setorkan ke kas negara. Jangan kita justru berbuat yang sebaliknya, mengikuti yang tidak benar, yang biasa itu belum tentu benar," katanya.

Menurut Taufik, retribusi yang mungkin sudah pernah diambil dari para pedagang yang saat ini menjadi pemasukan bagi pengelola atau pribadi, tidak dibenarkan. Seharusnya, kata Taufik retribusi itu masuk ke kas negara.

“Kami coba umumkan bahwa yang benar itu (retribusi) seperti ini (masuk kas negara). Semoga ini dipahami oleh seluruh kalangan, terutama pedagang. Bukan untuk mengusir atau melarang para pedagang ini untuk berdagang. Hanya saja barangkali ada pemasukan di sini, itu harus disetorkan ke negara. Nah itu yang akan kami tertibkan," paparnya.

Baca juga :  Covid-19 Meningkat, Polisi Tutup Dua Ruas Jalan Kota Tangerang

Saat penertiban dan juga sosialisasi kepada para pedagang dalam bentuk pemasangan spanduk dan stiker, tim dari Kemenkum HAM yang terdiri dari Biro Umum, Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, serta Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, juga bekerja sama dengan jajaran Polres Metro Kota Tangerang.

Pemasangan atribut tersebut bertujuan untuk mengedukasi kepada seluruh pihak bahwa pengelolaan pasar telah beralih kepada Sekretariat Jenderal Kemenkum HAM. Dengan demikian, segala bentuk pembayaran dianggap tidak sah jika tidak mendapatkan izin dari Sekretariat Jenderal Kemenkum HAM dan Kementerian Keuangan.

“Oleh karena itu pengelolaannya kami ambil alih, mulai sejak saat ini berdasarkan spanduk yang telah kami pasang. Pemasangan ini berkekuatan hukum ya. Jadi manakala ada yang mencopot atau mencabut spanduk atau stiker ini, akan berimplikasi kepada hukum,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Sub bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenkum HAM Adi Gunawan menegaskan, sejak berdirinya pasar ini, tidak ada sama sekali setoran PNBP-nya ke kas negara. Untuk itu, kata Adi, Kemenkum HAM mengusulkan agar Kementerian Keuangan menghitung luasan pasar, pendapatan dan setoran untuk kas negara.

Adi mengapreasiasi jika terdapat pihak yang mencoba untuk menempuh jalur hukum dalam pengambilalihan pengelolaan pasar ini. Dikatakan, legalitas pengelolaan pasar ini bisa terang benderang melalui proses hukum.

“Biar jelas. Pedagang pun nanti nggak resah, itu yang kami jaga. Khawatirnya isu di luar, ini akan direlokasi menjadi lahan apa, tidak ada sama sekali. Tetap pedagang silakan berdagang, yang jelas kita proses ini menuju ke administrasi yang lebih tertib,” tutupnya. (OL-2)

 

Baca Juga

medcom.id

Kesembuhan 94%, Wali Kota Bekasi Minta PPKM Diturunkan ke Level 2

👤Rudi Kurniawansyah 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 09:21 WIB
Wali Kota Bekasi meminta level PPKM diturunkan lantaran kasus aktif dan tingkat BOR sudah...
ANTARA FOTO

Perpanjangan PPKM, Tempat Makan di Kota Bekasi Dipadati Pelanggan

👤Rudi Kurniawansyah 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 09:00 WIB
Sejumlah kafe, kedai kopi, dan tempat makan di Kota Bekasi yang sebelumnya tidak melayani makan di tempat, kini telah menyusun meja dan...
MI/Ramdani

Ketua DPRD Kota Bekasi Dukung Vaksinasi Covid-19 108 Ribu Pelajar SMP

👤Rudi Kurniawansyah 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 08:22 WIB
"Saya mendukung vaksinasi kepada anak atau pelajar SMP untuk mencapai herd immunity. Sebab jumlah anak yang terpapar covid-19 di Kota...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kenyang Janji dan Pasrah Menunggu Keajaiban

Sejak peristiwa gempa bumi disertai tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah hingga kini masih banyak warga terdampak bencana tinggal di hunian sementara.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya